Pelita.Online – Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengkritik pernyataan dari Menteri Pembangunan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menagih janji konsep naturalisasi sungai kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Taufik mengatakan harusnya seorang menteri sudah tahu tentang konsep naturalisasi sungai yang dimaksud.
“Ah enggak, itu enggak perlu dijelasin. Dia mesti paham, menteri masa enggak paham (soal naturalisasi sungai),” kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3).
Taufik menyatakan sedianya naturalisasi 13 sungai yang berhubungan dengan Kali Ciliwung ialah urusan Pemerintah Pusat. Namun belakangan pemerintah pusat, menurut Taufik, malah mendesak DKI untuk mengurus sungai-sungai tersebut.
“Tanggung jawab Menteri PUPR itu loh 13 sungai, bukan tanggungjawab DKI. Tapi dia beban buat masyarakat Jakarta. 13 sungai punya siapa itu? Punya PU Pusat itu bukan punya kita, kita enggak bisa sentuh,” ujar Taufik.
Pada pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kata Taufik, DKI sudah andil banyak untuk mendorong normalisasi. Salah satunya dengan memberikan hibah kepada TNI untuk bisa membenahi Kali Ciliwung di area DKI.
Seiring berjalan waktu, masyarakat dan pemerintah pusat menjadi menitikberatkan tanggungjawab sungai kepada DKI.
“Contoh ya saya masih ingat betul kenapa kita kasih hibah ke tentara untuk beresinKali Ciliwung tuh, Kalibata. Itu kan tidak bisa disentuh sama kami. Tapi ketika itu banjir karena enggak dibereskan, orang komplain kepada siapa? Pemerintah DKI kan?” terang Taufik.
“Kita mau bereskan, enggak bisa, orang bukan barang kita. Makanya dulu Ahok kalau masih ingat bilang kita kasih tentara saja biar suruh beresin kali, motongjembatan segala macem,” lanjut dia
Sementara, DKI harusnya bertindak hanya untuk membebaskan lahan yang bersinggungan dengan sungai di DKI. Ia pun menyindir menteri Basuki yang terus menunjuk DKI soal konsep normalisasi sungai.
“Iya makanya kalau dia enggak ngerti bohong, enggak usah jadi menteri kalo enggak ngerti,” tutup Taufik.
Sebelumnya dalam sebuah rapat, Menteri Basuki menyinggung Anies yang hanya mengirimkan staf dalam rapat normalisasi sungai. Dia menyebut, staf Anies tidak paham konsep naturalisasi.
“Saya sudah bilang pada Pak Gubernurnya. ‘Mas iki (ini) diundang’, yang datang stafnya, dia enggak ngerti. Jadi kami mau undang lagi,” ujar Basuki, Selasa (19/3/2019).
“Karena beliau dilihat punya ide naturalisasi, lha opo iki (apa ini)? Saya ajak ngoceh saja, diskusi. Apa programnya naturalisasi mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu,” lanjut Basuki.
cnnindonesia.com
