Pelita.Online, Jakarta – Gojek masih punya celah untuk beroperasi di Filipina. Sebab, pelarangan operasional Gojek oleh pemerintah Filipina masih bisa ditawar dengan banding atau bekerjasama dengan investor lokal.
“Gojek bisa mendapat rekanan lokal yang bisa menguasai saham setidaknya 60 persen dari perusahaan ride-hailing (Filipina) agar bisa memenuhi aturan,” jelas January Sabale, Kepala Komunikasi LTFRB, seperti dikutip Reuters.
Hal senada diungkap oleh Kepala komite pre-akreditasi LTFRB Samuel Jardin menyebut Velox masih bisa mengajukan banding atas putusan LTFRB, seperti dikutip Rappler. Keputusan penolakan itu ditandatangani oleh Jardin, dan anggota panel Carl Marbella, Nida Quibio, dan Joel Bolano.
Badan pengaturan transportasi darat (Land Transportation Franchising and Regulatory Board-LTFRB) di Filipina sebelumnya menolak pengajuan operasional Gojek di negara itu. Penolakan ini termaktub dalam surat No.096 pada 20 Desember 2018.
Penolakan dilakukan terkait kepemilikan saham perusahaan lokal yang digandeng Gojek di Filipina yang dianggap melanggar paragraf pertama pasal dua (II)Memorandum Circular No. 2015-015-A tertanggal 23 Oktober 2017.
Di Filipina, pemerintah setempat memberi syarat kepemilikan saham lokal 60 persen, sementara kepemilikan saham asing hanya diperbolehkan 40 persen saja.
Gojek mendaftarkan izin beroperasi di Filipina Agustus 2018 lewat Velox Technology Philippines Inc. Sial, belakangan di bulan yang sama, layanan ride-hailing masuk dalam kategori industri yang kepemilikan modal asing dibatasi hanya 40 persen saja.
Dalam surat itu disebut penolakan dilakukan karena 99,99 persen saham Velox Filipina dimiliki oleh perusahaan induknya, Velox South-East Asia Holdings yang berbasis di Singapura.
Saat ini terdapat delapan perusahaan transportasi online yang beroperasi di Filipina, Hype, Owto, Hirna, MiCab, Go Lag, ePickMeUp, U-Hop, dan Grab. Grab mendominasi pasar dengan menguasai 90 persen layanan ride-hailing Filipina.
CNN Indonesia
