pelita.online – Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar memastikan kerusuhan yang terjadi di Papua Nugini tidak berdampak ke Indonesia. Perbatasan Indonesia-Papua Nugini diklaim masih kondusif.
“Kondisi Papua sampai saat ini tidak terdampak dengan kondisi di PNG,” kata Nugraha dikonfirmasi Tempo, Ahad, 14 Januari 2024.
Namun begitu, Nugraha mengatakan, Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Papua Nugini tetap berjaga di sepanjang perbatasan untuk mengantisipasi dampak kerusuhan tersebut. “Satgas Pamtas RI-PNG tetap melaksanakan tugas sesusai tugas pokoknya,” ujar Nugraha.
Nugraha mengatakan untuk mengantisipasi dampak kerusuhan selain melalui Satgas Pamtas RI-PNG, TNI juga melakukan operasi intelijen yang diterjunkan oleh kodam setempat. “Kodam mengedepankan ops intel untuk mengantisipasi dampak dari kerusuhan di PNG,” ucap Nugraha.
Pemerintah Papua Nugini menetapkan darurat nasional selama 14 hari sejak Kamis 11 Januari 2024, usai demonstrasi dan penjarahan mengakibatkan 16 orang tewas di Port Moresby. Demonstrasi dan penjarahan itu dipicu atas pemotongan gaji pegawai negeri setempat sebesar 300 Kina atau setara Rp 1,2 juta.
Akibat kesalahan pembayaran gaji tersebut, ratusan petugas polisi, staf penjara, dan pegawai negeri sipil melakukan mogok kerja dan demonstrasi di depan gedung parlemen. Awalnya unjuk rasa dilaksanakan secara damai pada Rabu pagi yang dilakukan para personel kepolisian, tentara dan para staf sektor publik untuk memprotes pemotongan gaji secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan.
Namun sore harinya, kerusuhan pecah dan menyebar hingga ke seluruh kota Port Moresby. Tayangan televisi setempat menunjukkan ribuan orang memenuhi jalanan Port Moresby, dan banyak di antara mereka melakukan penjarahan dan membawa barang-barang dari pertokoan setempat.
Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape pada Kamis mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota Port Moresby. Marape mengumumkan bahwa lebih dari 1.000 tentara bersiaga dalam keadaan darurat tersebut.
Dalam hitungan beberapa jam, kerusuhan juga terjadi di kota Lae yang berjarak sekitar 300 kilometer sebelah utara Port Moresby. Marape telah berjanji untuk memperbaiki pemotongan gaji tersebut, tetapi hal itu tidak cukup untuk menghentikan warga sipil yang tidak puas dan terlibat dalam kerusuhan.
Marape menyebut ada empat kepala departemen yang terlibat dalam masalah pemotongan gaji itu, yakni komisioner kepolisian dan kepala personalia, kepala keuangan dan perbendaharaan. Keempat kepala departemen itu telah dinonaktifkan selama 14 hari.
sumber : tempo.co
