Pelita.online – Rentetan bencana yang terjadi di berbagai daerah disebut menjadi tantangan sebenarnya bagi Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial ketimbang hanya blusukan menemui tunawisma seperti yang dia lakukan beberapa waktu lalu.
Diketahui, bencana alam secara beruntun mengawali tahun 2021. Di antaranya longsor di Kabupaten Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, dan gempa bumi di Sulawesi Barat.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisaksi, Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa selama ini pemerintah dibayang-bayangi kritik dalam penanganan bencana alam. Terutama mengenai pola penyaluran hingga koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurut Trubus, Risma saat ini dituntut untuk menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut.
“Selama ini tidak ada kebijakan, perencanaan, mempersiapkan terkait dengan penegakan prokes di tempat pengungsian. Itu yang belum banyak disinggung,” kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/1).
Foto: ANTARA FOTO/AKBAR TADO
Warga mengamati Gedung Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang rusak akibat gempa bumi, di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/1/2021). Petugas BPBD SUlawesi Barat masih mendata jumlah kerusakan dan korban akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 tersebut. ANTARA FOTO/Akbar Tado/wpa/hp.
Masalah Penanganan Bencana
Secara umum, Trubus menyoroti tiga hal yang menjadi masalah pemerintah dalam menangani bencana alam selama ini.
Pertama, ia mengkritik model penanganan bencana pemerintah yang selama dinilai lebih memprioritaskan terhadap dampak kerugian, bukan terhadap korban. Padahal, menurutnya, keselamatan warga dalam sebuah bencana jadi indikator keberhasilan penanganan bencana.
Risma harus memastikan semua bantuan uang disalurkan kepada para korban cepat dan tepat sasaran.
Risma pun perlu memastikan kebutuhan dasar korban yang mengungsi. Aspek kesehatan anak-anak dan korban lansia sangat penting dijadikan perhatian.
“Contoh anak-anak dan lansia itu harusnya segera dicarikan RS terdekat atau tempat-tempat layanan kesehatan yang memadai. Itu yang perlu dilakukan, karena biasanya mereka yang rentan lolos setelah bencana,” katanya.
Trubus juga mengkritik pola koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menurut dia tidak optimal. Pola komunikasi yang buruk itu terutama saat bencana terjadi di daerah-daerah tertinggal atau minim Infrastruktur.
Warga menggendong anaknya melintasi banjir di Desa Kampung Melayu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (15/1). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc)
Terakhir, Trubus mengkritik pola penyaluran bantuan terhadap korban yang amburadul. Menurutnya kondisi itu berbanding terbalik dengan tingginya angka donasi yang diberikan kepada masyarakat.
“Kejadian waktu di Aceh saya ke sana. Nah itu terus dimasukkan di gudang. Jadi di gudang enggak terawat dengan baik, akhirnya membusuk. Akhirnya enggak terpakai , sia-sia,” ujar Trubus.
“Jadi ini yang menurut saya memprihatinkan. Mengenai manajemen bantuan itu sendiri,” imbuhnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Agus Pambagio meminta pemerintah pusat memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah. Dia menilai pola komunikasi yang buruk membuat aksi penjarahan terjadi terhadap penyaluran bantuan.
“Kalau kemarin menjarah ada masalah. Ya itu masalah. Maksud saya itu ada masalah. Itu kan koordinasi. Kan di mana-mana kalau mengirim pakai pengawalan itu kan enggak ada,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/1).
Sumber : cnnindonesia.com
