Jakarta, Pelita.Online – Ada 328 juta pengguna aktif Twitter di dunia menurut TechCrunch pada tahun 2017. Sebanyak 14 persen adalah pengguna asal Indonesia dan masuk dalam urutan lima besar negara dengan pengguna terbanyak. Pada 2016, Twitter melaporkan ada 4,1 miliar cuitan yang diluncurkan pengguna Indonesia.
Untuk sementara ini, Twitter dianggap sebagai platform media sosial dengan frekuensi paling menonjol sehingga turut mempengaruhi tren dan opini di dunia. Keunggulan Twitter mampu menghadirkan tradisi komunikasi baru, di antaranya, Twitter mampu membiaskan sekat-sekat yang biasa terbentuk dalam seri komunikasi nyata. Termasuk dalam urusan politik dan kebijakan publik.
Hanya saja, di Indonesia peluang ini masih dinilai belum termanfaatkan dengan baik. Tidak begitu banyak pejabat maupun politisi di Indonesia yang berani membuka diri dan aktif dalam belantara percakapan Twitter tanpa batas.
“Alih-alih bisa memangkas rumitnya alur birokrasi yang kompleks, sebagian besar akun resmi pejabat malah tetap tampil dengan memberi jarak kepada pengguna lainnya dengan aktivitas monolog dan minus interaksi,” ujar
Ketua Komunitas TagihJanji, Sobih Adnan di Jakarta, Minggu (14/1).
Sobih mengatakan, dari pembulatan jumlah 1.000 akun Twitter pejabat tinggi negara dan kepala daerah di Indonesia, cuma 127 akun saja yang mampu tertangkap dalam radar dan metode studi ini. Itu pun, lanjut dia, tidak semuanya memiliki kemampuan interaksi yang baik. Rendahnya gelombang interaksi akun Twitter pejabat publik di Indonesia menjadi masalah.
Di pengujung 2017, kata Sigit, TagihJanji berhasil menghimpun 10 akun Twitter pejabat dari sekelas pimpinan lembaga tinggi negara, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Bupati di Indonesia dengan frekuensi interaksi yang cukup tinggi.
Metode Survei bertajuk ’10 Pejabat Publik Paling Interaktif di Twitter 2017′ diikhtiarkan agar mampu menginspirasi dan terus mendorong keterbukaan informasi dan pembangunan kebijakan publik yang demokratis di Indonesia.
Sobih menambahkan, survei menggunakan alat dan metode khusus Frequency of Interaction Analysis (FIA). Dalam survei sepanjang 1 Juli hingga 20 Desember 2017 tersebut, berhasil disaring ribuan akun publik figur, pejabat, serta politisi yang hadir melalui kata kunci yang ditentukan.
Survei memasang 10 indikator yang berhubungan dengan kelengkapan kategori interaktif tidaknya sebuah akun. Indikator tersebut adalah tingkat cuit dengan muatan pemberian solusi terhadap suatu masalah (solutif), frekuensi timbal balik berupa retweet dan mention dengan pengikut (komunikatif), tidak membangun batas dan mengusung keterbukaan (egaliter), sigap dalam memberikan penjelasan, keterangan, maupun bantahan terhadap sebuah isu (klarifikatif), tanggap momentum (responsif), rutinitas cuit (aktif), jumlah followers (pengikut), gaya dan langgam komunikasi (modern), informatif (knowledge), serta kedekatan pemanfaatan akun secara langsung (kendali).
Solutif. Tidak semua akun Twitter publik figur, pejabat, maupun politisi mengandung unsur solutif. Kebanyakan, jawaban/tanggapan atas pertanyaan yang disundul pengikut masih berupa informasi yang bersifat normatif.
Komunikatif. Unsur utama pembangun indikator solutif adalah tingkat komunikasi. Kesalingan, menjadi kata kunci indikator komunikatif. Indikator satu ini juga mendapatkan masalah serupa. Sebagian besar akun pejabat publik masih terkesan monolog dan tak acuh atas reaksi yang diberikan pengikut.
Egaliter. Indikator egaliter paling mudah ditangkap. Ia bisa terpampang jelas dari bio singkat sebuah akun resmi, maupun gaya bahasa yang dibentuk dalam setiap cuitan.
Klarifikatif. Tidak semua pejabat publik mampu memanfaatkan media sosial, terutama Twitter untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas isu yang tengah melingkupi pemiliknya. Apalgi bagi seorang pemangku kebijakan, tidak seiap terbuka, penggunaan data yang kurang akurat dan fakta pembanding yang kuat masih seringkali menjadi persoalan.
Responsif. Responsif menjadi unsur tak kalah penting dalam membangun interaksi di dunia maya. Sejauh mana sebuah akun mampu mengelola momentum yang hadir bisa ditangkap melalui indikator responsif.
Aktif. Kepadatan aktivitas pejabat publik tidak bisa menjadi dalih tunggal untuk mampu memiliki perhatian khusus dalam penggunaan media sosial. Keaktifan menggunakan akun Twitter justru bisa menjadi penunjang dalam menuntaskan kerja-kerja kebijakan publik.
Pengikut. Besar kecil jumlah followers menentukan keleluasaan pejabat publik untuk membangun nuansa komunikasi yang interaktif. Jumlah tersebut menjelma sebagai ruang. Gaung yang diberikan berbanding lurus dengan jumlah pengikut. Begitu pula sebaliknya.
Modern. Sebagai media komunikasi baru, Twitter juga memberi kesempatan bagi penggunanya untuk memperbaharui bahkan meninggalkan seri komunikasi konvensional yang terkesan kaku dan berbatas. Bagi pejabat publik, ikhtiar membangun nuansa birokrasi yang segar bisa ditunjukkan melalui gaya komunikasi modern dan hangat.
Knowledge. Berkaitan dengan indikator klarifikatif, kebanyakan dari akun pemangku kebijakan publik belum bisa sepenuhnya memberikan informasi yang genap, fakta yang jelas, serta data yang akurat. Komuikasi yang dibangun masih mengandalkan gaya bahasa normatif dan tidak mampu menghadirkan informasi baru.
Kendali. Kebutuhan hadirnya juru bicara dalam panggung birokrasi nyata mestinya tidak begitu dibutuhkan dalam tradisi komunikasi modern di media sosial. Faktanya, tidak sedikit akun Twitter pejabat publik yang secara terang-terangan segenap cuit yang dihadirkan ditangani staf, berikut dengan tanda khusus di setiap cuitan yang berasal dari gagasan pribadi.
“Hasilnya, hanya ada 127 akun yang memiliki tingkat interaksi yang berkisar di antara 10-15 persen,” jelas Sobih.
Dia menambahkan dari analisis mulai 1 Juli sampai 20 Desember 2017 tersebut, ditemukan 10 akun pejabat publik dengan frekuensi tertinggi.
Yakni, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (70), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (69), Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (66), Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (65), Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin (64), Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti (63), Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (59), Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak (59), Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (59) dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (56).
merdeka.com
