Jakarta, Pelita.Online – Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas menolak kenaikan anggaran DPR triliunan rupiah. Uang itu bakal digunakan membangun gedung baru dan penyediaan apartemen di lingkungan kompleks parlemen.
Penambahan anggaran bagi DPR sudah berseberangan dengan prinsip efisien, ekonomis, keadilan, dan kepatuhan.
“Apalagi gedung DPR masih sangat layak untuk ditempati 560 anggota dengan berbagai fasilitasnya,” tegas peneliti Pusako Beni Kurnia Illahi, seperti dilansir Media Indonesia, Senin 21 Agustus 2017.
Meskipun tidak secanggih dan seelite gedung-gedung parlemen negara maju, bukan berarti fasilitas yang disediakan tertinggal dan tidak patut.
Pusako berharap Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan membatalkan kenaikan anggaran DPR sebesar Rp5,7 triliun. Terlebih, sudah ada moratorium pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembelian lahan.
Pihaknya juga menilai anggaran DPR tidak sebanding dengan produktivitas dan prestasi kerja di periode 2014-2019. “Juga tidak realistis di tengah kondisi perekonomian dan keuangan negara yang sudah mendekati defisit sebesar 3% dari PDB,” imbuh dia.
Ia menilai wacana itu sebagai wujud pemborosan keuangan negara dan cenderung berpotensi korupsi. “DPR harus melakukan pembenahan terstruktur terlebih dahulu dengan membangun integritas dan kepercayaan terhadap publik.”
Sebelumnya, peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR gagal menunjukkan urgensi pembangunan gedung dengan alasan-alasan yang bisa meyakinkan publik. Ia juga mempertanyakan kunjungan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke BPK dan Mahkamah Konstitusi.
“DPR selalu membawa lembaga lain agar rencana mereka didukung publik. Misalnya, DPR juga mengklaim telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, kementerian mengatakan mereka belum memberikan rekomendasi resmi,” kata Lucius, akhir pekan lalu.
Tingkatkan keamanan
Ketua BURT DPR Anton Sihombing mengatakan pihaknya ingin tingkat pengamanan di DPR sebanding dengan tingkat pengamanan di gedung-gedung lembaga negara lain seperti BPK. Menurut dia, tak sembarang orang bisa masuk ke ruang-ruang kerja anggota BPK.
“Yang saya lihat dari BPK pertama kali, sistem pengamanannya. Tidak boleh tamu masuk ke ruangan anggota sampai membawa handphone untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di kita kan boleh sebebas-bebasnya,” ujar dia belum lama ini.
Ia juga menyoroti ruangan hakim konstitusi yang memiliki luas kurang lebih 300 meter persegi. Ruang itu terdiri atas ruang kerja sekaligus ruang tamu, ruang administrasi hakim, ruang istirahat dengan tempat tidur single, serta kamar mandi.
Sebelumnya, parlemen mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp7,2 triliun. Namun, hanya Rp5,7 triliun yang masuk pagu anggaran DPR tahun 2018.
Dalam menyikapi pro-kontra itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan wacana tersebut sebaiknya ditunda. Hal itu perlu dipertimbangkan karena derasnya kritik dari masyarakat.
“Kalau NasDem menunda dulu,” kata Surya di kompleks DPR Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
News.metrotvnews.com
