Pelita.online – Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat bertindak tegas kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. TB menilai apabila KKB terus dibiarkan maka bisa berbahaya.
“Intinya saya meminta pertama, status kelompok bersenjata ini harus jelas, mau separatis OPM atau KKB, kalau mau status separatis OPM serahkan ke prajurit TNI untuk diselesaikan, tapi kalau mau KKB ya serahkan sama Polri nanti bisa dibantu TNI, kemudian polisi sebagai penegak hukum berhak mengatasi masalah ini. Tapi jangan dibiarkan berlarut-larut, karena kalau dibiarkan, namanya separatis ini bisa di ujung tombak, bisa lepas,” ujar TB Hasanuddin saat dihubungi, Sabtu (17/4/2021).
Status yang dimaksud TB Hasanuddin adalah status kelompok ini masuk ke gerakan separatis atau kelompok kriminal. Menurutnya, kalau pemerintah menetapkan sekelompok orang ini sebagai kelompok separatis maka TNI segera turun tangan, tetapi jika kelompok ini statusnya kriminal maka Polri yang harus segera menyelesaikannya. TB meminta kejelasan status ini.
“Kalau memang diubah menjadi KKB ya sudah menurut hemat saya diturunkan saja kekuatan Polri sebagai penegak hukum secara masif dengan kekuatan besar supaya segera selesai, jangan sampai pada saat berstatus OPM juga tidak diapa-apakan, lalu ketika KKB polisi juga tidak digerakkan, akhirnya korban berjatuhan,” tegasnya.
Politisi PDIP itu juga mengusulkan adanya dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh di Papua. Menurutnya, dialog ini salah satu cara yang pas untuk menyelesaikan masalah.
“Kan banyak dialog ditentang, kenapa dengan pemberontak harus dialog? Tidak, anggap saja dialog antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah antara bapak dan anak, boleh dong dalam demokrasi dalam bingkai tegaknya NKRI,” katanya.
TB Sebut PNS Pemda Juga Disasar untuk Ikut KKB
Terkait peristiwa Seorang oknum prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 410/Alugoro bergabung ke OPM. TB Hasanuddin meminta semua waspada agar tidak terjadi hal serupa.
Dia bahkan menyebut saat ini kelompok itu tidak hanya menyasar ke TNI saja, tetapi juga berusaha mengajak PNS tingkat Pemda bergabung ke kelompok mereka.
“Saya kira harus diwaspadai karena ada kelompok-kelompok juga yang kemudian menggarap pemerintah daerah, ada yang menggarap PNS, ada ini, ada dari kelompok OPM itu dalam bidang…kan ada bidang bersenjata, bidang politik, nah yang urusan politik itulah dia menggarap Pemda, PNS, kemudian menggarap TNI Polisi supaya berpihak, dan sekarang hasilnya sudah ada, ada anggota TNI yang memihak,” tuturnya.
“Jadi kita harus waspadai ini, (memihak) ya ikut bertempur, mengajak, kalau TNI mengajak ikut bertempur, kalau kepada PNS ya mengajak ikut membantu pemerintahannya,” tambahnya.
Diketahui, dalam sepekan terakhir ini KKB telah mengakibatkan empat nyawa melayang, meliputi nyawa warga yang berprofesi sebagai guru hingga tukang ojek. KKB merusak sekolah, rumah warga, dan membakar rumah anggota DPRD di Beoga.
Pada Kamis (8/4), seorang guru SD atas nama Oktavianus Rayo (43) tewas ditembak KKB di Kampung Julukoma. Pada Jumat (9/4), guru SMP bernama Yonathan Randen tewas ditembak KKB. Tukang ojek bernama Udin (41) tewas ditembak KKB di Pasar Ilaga, pada Rabu (14/4). Pada Kamis (15/4), seorang pelajar SMA di Ilaga tewas ditembak KKB.
Kemudian, KKB itu juga disebut memperkosa gadis-gadis desa. Beoga menjadi ‘hitam’ karena ulah KKB.
Kesaksian soal kekejaman KKB di Beoga ini disampaikan oleh Satgas Nemangkawi lewat keterangan pers tertulis serta video yang diterima detikcom, Sabtu (17/4).
“Kami para gembala (gereja) su tidak dianggap lagi. Kampung Kami (Beoga) su hitam karena mereka (KKB),” kata Pendeta Jupinus Wama.
Sumber : Detik.com
