Pelita.online – Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN, Muslim Ayub, mendorong pemerintah agar memberikan perhatian terhadap anggaran LPSK. Ayub mengatakan LPSK layak mendapatkan anggaran lebih banyak.
“Komisi III ya memandang dibutuhkan lah untuk perlindungan korban dan saksi. Malah harusnya barangkali LPSK ini lebih besar anggarannya dari lembaga lain. Kami kalau PAN mendukung agar ditambah, saya yakin yang lain juga,” kata Ayub kepada wartawan, Minggu (25/8/2019).
Ia mengakui saat ini anggaran LPSK sangat minim. Menurut Ayub, hal ini pun berdampak terhadap kinerja LPSK yang dinilai belum maksimal.
“Kita memang berharap anggaran ditambah. Tapi ya, ditampakkan kinerja selama ini. Memang terlalu kecil anggaran mereka dibandingkan lembaga lainnya,” ucapnya.
Selanjutnya, Ayub mengatakan Komisi III DPR bakal menyuarakan penambahan anggaran itu ke pemerintah. Namun, kata dia, Komisi III DPR akan memanggil LPSK terlebih dulu untuk mendapatkan penjelasan.
“Ke depan, kita berharap dan mungkin kita minta seharian penuh jelaskan dana-dana apa yang dibutuhkan dalam rangka melindungi saksi dan korban. Jangan sampai anggaran yang kita siapkan maksimal, sementara kinerja biasa-biasa saja kan tidak ada manfaatnya menghamburkan uang negara,” ujar Ayub.
“Tapi ya kita yakin jika nanti anggarannya tinggi, mereka barangkali siap menampakkan kinerjanya,” imbuh dia.
Diberitakan, LPSK mengeluhkan soal anggaran LPSK di tahun 2020 yang hanya Rp 54 miliar. Mereka mengatakan anggaran untuk LPSK terus menurun dalam lima tahun terakhir.
Sekjen LPSK Noor Sidharta mengatakan bukan tak mungkin jika LPSK menghentikan layanan. Sebab, kata dia, anggaran senilai Rp 54 miliar itu hanya untuk menunjang biaya operasional LPSK selama 4 bulan.
“Apa artinya, jadi ada kemungkinan di dalam sisa waktu tahun 2020 itu adalah 8 bulan, ada kemungkinan LPSK bisa menghentikan layanannya dan ini nightmare, ya, mimpi buruk, mudah-mudahan jangan,” kata Sidharta di Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8).
Ketua LPSK Hasto Atmojo pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merespons isu yang dihadapi LPSK. Menurut Hasto, Jokowi harus memberikan perhatian lebih kepada LPSK.
“Ya saya berharap Pak Jokowi juga mendengarkan keluhan kami ini. Selama ini nampaknya perhatian pemerintah itu kurang begitu besar kepada lembaga seperti LPSK ini,” kata Hasto.
Sumber : Detik.com
