Jakarta, Pelita.Online – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan tetap menutup Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Dia memerintahkan jajaran di bawahnya untuk menjadikan jalan tersebut sebagai lokasi relokasi sementara pedagang kaki lima (PKL) selagi Pemprov DKI merenovasi Blok G.
Anies tidak menggrubris sekalipun telah ada rekomendasi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Di mana rekomendasi tersebut meminta Pemprov DKI mengembalikan dari pada fungsi jalan yang ditutup sehingga tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas. Sebab kebijakan tersebut menyebabkan kemacetan dan kepadatan menuju arah Slipi dan Jatibaru pada jam-jam tertentu.
Walaupun telah ada rekomendasi dari Polda Metro Jaya, Pemprov DKI tidak bergeming. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penataan lanjutan di kawasan Tanah Abang segera dilakukan.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP William Yani mengingatkan, Anies-Sandi harus membuat solusi tanpa melanggar aturan yang ada. Bahkan, dia mengaku heran mengapa mantan Menteri Pendidikan itu enggan menjalankan rekomendasi dari Polda Metro Jaya.
“Jalan itu untuk kendaraan. Trotoar itu untuk pejalan kaki. Kalau jalan dan trotoar dipakai untuk PKL pasti ada yang terganggu. Aneh kalau gubernur masih ngotot tutup Jalan Jatibaru,” katanya kepada merdeka.com, Selasa (30/1).
Kini kebijakan Pemprov DKI tersebut telah menyebabkan konflik horizontal di masyarakat. Baik PKL dan sopir angkot kini saling ngotot lantaran kebijakan tersebut. Belum lagi masyarakat yang merasa terganggu akibat penutupan jalan tersebut.
“Coba deh Pak Anies dan Pak Sandi coba naik angkot. Cobain deh. Saya jadi pengen tahu reaksi mereka bagaimana?” ujarnya.
Kegelisahan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Bestari mempertanyakan dari mana kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya muncul. Bahkan dia meminta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk membantu Anies.
“Kan sudah ada TGUPP yang jago semua, masak solusi dari TGUPP kayak gini, kalau cuman begini Satpam juga bisa. Ini bukan kebijakan akademisi atau pakar. Itu kami kecewa,” jelasnya.
Dia meminta Anies-Sandi untuk tidak membuat kebijakan yang akhirnya menimbulkan polemik. Sebab, Bestari mengatakan, Dirlantas Polda Metro Jaya pastinya telah melakukan kajian dan perhitungan sebelum membuat rekomendasi.
“Jangan lagi membuat hal-hal menimbulkan polemik, buatlah yang ikonik biar namanya bagus. Siapa tahu terpilih lagi atau jadi calon presiden biar bagus. Mudah-mudahan para TGUPP lebih bnayak memberikan masukan yang membangun,” tutupnya.
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Panggara mengatakan rekomendasi itu berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan selama 1 bulan dari pihaknya. Dari enam rekomendasi yang dibuat, Halim menyebutkan tiga rekomendasi itu.
“Pemerintah harus evaluasi dan kaji kembali kebijakan tersebut baik dari aspek sosial ekonomi hukum sehingga tidak akan ada masalah hukum,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Panggara di Mapolda Metro, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).
Halim melanjutkan, Pemprov DKI mesti memperhatikan PKL, dan bila perlu pindahkan ke tempat yang lebih layak. “Justru kami ikut perhatikan PKL sebagai rakyat kecil, sehingga perlu diberi tempat yang pantas,” ujarnya.
Kemudian, Dirlantas meminta Pemprov mengembalikan dari pada fungsi jalan yang ditutup sehingga tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan hasil pengamatan pihaknya, kata Halim, ada kemacetan dan kepadatan menuju arah slipi dan jati baru pada jam-jam tertentu.
“Berdasarkan pengamatan kami 60 persen mengalami kenaikan. Jadi 6 rekom dan 3 yang kita sebut karena sudah buat masalah baru seperti banyak angkot yang antre, mengganggu pejalan kaki,” imbuh Halim.
merdeka.com
