Pelita.online – Belakangan ini banyak bos-bos BUMN yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejadian ini tidak menimpa satu sampai dua orang, melainkan sudah lebih dari lima direksi.
Banyaknya bos BUMN yang tertangkap tangan oleh lembaga antirasuah nasional disebut karena ada kesalahan pada sistem pengawasan yang diterapkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai pemegang saham mayoritas.
Enny mengungkapkan sistem pengawasan yang ketat diterapkan Kementerian BUMN hanya berjalan pada level staf hingga manajer saja. Sedangkan level jajaran direksi dan komisaris tidak berjalan dengan ketat.
Padahal, level direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah kental dengan lobi-lobi dan intervensi politik yang mana bisa menjadi celah untuk melakukan tindakan korupsi.
“Artinya ini celah, karena harus balas budi dong, siapa yang endorse, harus ada konsekuensinya, sehingga menjadi lingkaran setan,” jelas dia.
Agar kejadian tindak korupsi tidak lagi terjadi ke depannya, Enny menyarankan agar Kementerian BUMN membangun sistem rekrutmen SDM yang lebih baik dari level bawah hingga atas.
“Jadi yang paling penting bagaimana melepaskan BUMN kita dari intervensi politik. Dan BUMN itu entitas bisnis jadi kalau harus mengikuti aturan birokrasi yang jelimet makanya tidak akan berkembang, bisnis itu berbeda sangat dinamis, kalau keputusannya lambat pasti kalah dengan kompetitor,” ungkap dia.
Sumber : Detik.com
