Pelita.online – Sejatinya hakim adalah pejabat negara. Tapi sayang, masih banyak fasilitas kepada mereka yang masih jauh dari layak. Salah satunya rumah dinas yang terbengkalai dan jauh dari bayangan.
Salah satunya adalah rumah dinas hakim di Perumahan Komplek Kehakiman, Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra). Dari foto yang didapat, Selasa (12/5/2020), kondisi rumah itu sudah tidak bisa ditempati.
Kondisi rumah bocor di sana-sini. Cat mengelupas. Lampu mati. Lantai kotor penuh debu. Tampak sebuah meja lusuh menutup pintu masuk. Halaman dan pekarangan rumah dinas juga tidak terurus.
Masih banyaknya rumah dinas hakim yang tidak terurus tidak ditampik Mahkamah Agung (MA). Saat ini MA sudah mengalokasikan anggaran untuk renovasi rumah dinas hakim.
“Mahkamah Agung (MA) telah menganggarkan untuk renovasi dan juga meningkatkan anggaran rumah dinas bagi hakim, meskipun belum bisa semua rumah dinas yang rusak langsung direnovasi,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro.
Menurut Andi, untuk rumah dinas yang mengalami rusak ringan dan yang baik telah diberikan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk rumah dinas yang rusak berat/sebagian, sesuai dengan skala prioritas MA melakukan renovasi.
“Di sisi lain sejak tahun 2019 bagi hakim yang tidak menempati rumah dinas karena alasan tidak tersedia rumah dinas atau rumah dinas dalam keadaan rusak berat, maka telah diberikan bantuan sewa rumah dinas yang besarannya disesuaikan dengan standar biaya lainnya di daerah masing-masing,” papar Andi.
Andi mengakui, kekurangan kebutuhan rumah dinas bagi hakim seluruh Indonesia masih cukup tinggi. Lebih dari 50 persen hakim belum mendapatkan rumah dinas.
“Sebagai solusi sementara MA memberikan bantuan sewa rumah dinas sebagaimana tersebut di atas,” pungkas Andi.
Sumber : Detik.com
