Pelita.online – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan pihaknya juga menjelaskan ke DPR mengenai WNI eks ISIS yang tidak dipulangkan. Budi menyampaikan sesuai dengan hasil rapat terbatas di Istana Negara.
“Ya dari Komisi I memang menanyakan, dan kami sudah jelaskan bahwa kemarin di dalam rapat terbatas sudah diputuskan, dan sudah dijelaskan oleh Menko Polhukam. Bahas kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak memulangkan,” kata Budi usai rapat dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Pemerintah, menurut Budi, akan memprioritaskan 260 juta masyarakat Indonesia dibanding dengan 600 WNI eks ISIS. Budi menyebut risikonya sudah diperhitungkan.
“Pemerintah lebih memilih untuk melindungi keamanan segenap bangsa 267 jiwa warga bangsa Indonesia yang harus diprioritaskan. Daripada memilih memulangkan yang kurang lebih jumlahnya 600 orang. Tentu ada risiko-risiko yang sudah diperhitungkan,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.
“Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia,” kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).
Dari hasil rapat, pemerintah tidak akan memulangkan WNI yang terlibat jaringan teroris. Pemerintah tidak ingin mereka menjadi ‘virus’ bagi warga Indonesia.
“Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman,” ujarnya.
Sumber : Detik.com
