Pelita.online – Partai Gerindra mempertanyakan data Indonesian Legal Roundtable (ILR) yang merilis 19 Caleg partainya divonis melakukan pelanggaran pada Pemilu 2019. Sebaliknya, Gerindra menilai banyak laporan partainya terkait dugaan pelanggaran Pemilu tidak berlanjut ke pengadilan.
“Data ILR dari mana ya? Kami perlu waktu untuk mengecek apakah benar demikian adanya,” kata Ketua DPP Gerindra Habiburokhman saat dihubungi, Senin (7/10/2019) malam.
Indonesian Legal Roundtable (ILR) mengungkap ada 348 kasus pidana pemilu yang divonis di tingkat pengadilan, sedangkan 320 kasus pidana pemilu divonis terbukti melanggar. Versi ILR, paling banyak pelanggaran pemilu dilakukan oleh calon legislator dari Partai Gerindra, PKS, dan PAN.
Habib mengatakan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan Gerindra justru tidak berlanjut ke tingkat pengadilan. Dia pun enggan mengaitkan laporan tersebut dengan pemilihan presiden.
“Sebaliknya laporan kami justru banyak mentok dan tidak berlanjut sampai pengadilan. Kami nggak mau nuduh apakah itu terkait posisi 01 atau 02,” kata dia.
Lebih lanjut, Habib menyarankan agar ILR tak hanya merilis jumlah perkara pemilu dan terdakwanya. Namun Habib meminta agar ILR meneliti kualitas penegakan hukum pada pemilu untuk dijadikan bahan evaluasi bersama.
“Kami sarankan ILR jangan sekedar meneliti kuantitas berapa jumlah perkara dan siapa saja terdakwanya, tetapi juga kualitas penegakan hukum pada Pemilu lalu agar bisa menjadi bahan evaluasi untuk Pemilu mendatang,” Imbuh Habib.
“Kemudian dari caleg kita identifikasi lagi caleg yang 86 itu paling banyak siapa. Ini kita temukan berdasarkan proses pengadilan bukan karena 01-02, tapi ini bukti dari pengadilan, vonis pengadilan. Paling banyak itu dari caleg Gerindra ada 19 kasus vonis yang bersalah, yang kedua PKS, yang ketiga PAN, selebihnya merata,” kata Direktur Eksekutif ILR, Firmansyah Arifin saat membacakan riset berjudul ‘Jerat Pidana Pemilu 2019: Dinamika dan Masalahnya’ di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).
Sumber : Detik.com
