Pelita.Online, Jakarta – Koordiantor Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyayangkan sikap pemerintah yang lamban dalam merealisasikan anggaran untuk korban gempa Lombok. Menurutnya, saat ini anggaran masih dalam tahap perencanaan.
“Faktanya, korban bencana gempa di NTB memang kena PHP, karena Pemerintah Pusat lamban dalam merealisasikan anggaran untuk stimulan pemulihan bagi korban gempa, sebabnya anggaran masih dalam proses perencanaan penganggaran di kementerian sosial,” katanya dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Ahad (07/10/2018)
Ia menilai, alokasi anggaran untuk korban bencana alam atau gempa di kementerian sosial pada tahun 2018 sangat terbatas dan kemungkinan sudah habis. “Karena sejak Januari hingga Agustus 2018 banyak terjadi bencana alam,” ucapnya.
Jajang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian Sosial nampaknya sudah tidak bisa menutup-nutupi lagi, bahwa anggaran untuk korban gempa begitu minim. Sebab, hal itu tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosal, Harry Hikmat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah beredar di medsos.
“Dalam salah satu point Surat tersebut, Pemerintah Pusat sampai meminta Gubernur NTB agar menginstruksikan anak buahnya (Bupati/Walikota) untuk tidak menjanjikan kepastian bantuan kepada korban gempa,” paparnya.
Sepertinya, kata dia, belum ada pilihan lain bagi warga NTB yang terkena musibah, selain berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar musibah ini segera berakhir. Karena penguasa negeri ini sepertinya sedang terlalu sibuk dengan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group.
“Untuk acara ini tidak perlu lah didoakan, toh kemungkinan besar akan berjalan sukses karena dananya sudah cair sebesar Rp 505,4 miliar berbeda dengan pencairan dana bagi korban gempa yang seret. Kalaupun mau, doakan saja semoga Pemerintah kita selalu dalam kewarasan,” tukasnya.
Kiblat.net
