Pelita.online – Anggaran untuk Fasilitas Likuiditas PembiayaanPerumahan ( FLPP) tahun 2021 disiapkan sebesar Rp 16,66 triliun untuk membiayai 157.500 rumah subsidi.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin (02/02/2021).
Selain itu, dialokasikan juga anggaran untuk Bantuan Pembiayaan PerumahanBerbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 8,7 miliar untuk 218 unit.
Alokasi target unit BP2BT tersebut dapat diperbesar hingga maksimal mencapai 66.750 unit.
Selanjutnya, anggaran untuk bantuan Subsidi Selisih Bunga ( SSB) sebesar Rp 5,96 triliun.
Dia menjelaskan anggaran SSB itu tidak digunakan untuk penerbitan KPR baru namun untuk membayar SSB ulang yang menggunung sejak 2015.
“Jadi alokasi ini dianggarkan untuk membayar SSB ulang sejak 2015 lalu yaitu sebanyak 859.582 unit. Selama ini Kementerian PUPR telah membayar tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya,” ungkap Eko.
Terakhir, anggaran untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) senilai Rp 630 miliar dengan total rumah sebanyak 157.500 unit.
Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyampaikan penyaluran dana FLPP sepanjang 2020 menjadi penyaluran tertinggi kedua sejak 2010.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan penyaluran dana FLPP tahun 2020 sudah ditutup sebesar 109.253 unit pada akhir Desember lalu.
Penyaluran ini tertinggi nomor dua setelah tahun 2011 yang mencapai 109.593 unit.
FLPP merupakan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahankepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sumber : kompas.com
