Pelita.online – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyatakan belum berpikir untuk pencapresan pada 2024. Dia mengaku saat ini hanya ingin fokus bekerja seoptimal mungkin untuk mewujudkan visi misi presiden yang diamanatkan ke Kemendagri.
Hal itu disampaikan Tito merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mendoakan mantan Kapolri itu menjadi presiden 2024 dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai wakilnya. “Pak Mahfud itu senior yang saya hormati. Beliau itu orangnya suka guyon. Dan saya lihat memang beliau hanya sebatas bercandalah,” ungkap Tito dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Hari ini, berita tentang doa dan dukungan Mahfud MD atas pencalonan Tito-Khofifah di Pilpres 2024 beredar luas dan viral di masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Pemprov Jawa Timur yang antara lain diisi dengan acara peluncuran anjungan dukcapil mandiri (ADM) oleh Kemendagri di Surabaya.
Acara tersebut diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota serta komponen Forkopimda Provinsi Jawa Timur di Grandcity Ballroom, Surabaya, siang tadi. Dalam acara yang dihadiri 1.500 peserta tersebut, di samping Mendagri Tito, juga hadir sebagai pembicara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
“Gubernur Khofifah selaku kepala daerah, dan saya selaku mendagri, saat ini hanya bekerja keras sesuai amanah dari Allah SWT dan juga untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Tito.
Dia mengatakan, sebagai contoh terobosan Kemendagri saat ini adalah program ADM. Program itu digulirkan Kemendagri untuk melayani masyarakat di dalam penerbitan e-KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen catatan sipil lainnya secara cepat, mudah dan tidak berbelit-belit.
“Agar masyarakat terlayani dengan baik karena dokumen tersebut sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk berbagai keperluan,” ucap Tito.
Dia menjelaskan, Jawa Timur adalah provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan perangkat tersebut. Sudah ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang menyediakan perangkat itu untuk melayani masyarakat, seperti Kabupaten Magetan.
“Kami harapkan provinsi lain menyusul Jawa Timur menerapkannya. Kami akan memfasilitas dan membantu. Dengan demikian aksi nyata pelayanan publik yang mudah, cepat dan bebas hambatan birokratis dapat semakin terwujud dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Tito.
Sumber : iNews.id
