Pelita.online – Pakar hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan mengatakan pagelaran Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah pemilihan, Rabu (9/12/2020) secara umum berlangsung lancar dan aman.
Namun tugas Polri belum selesai mengawal sampai tuntas hingga pelantikan pemimpin terpilih Pilkada, yang kemungkinan masih dihadapkan muncul pro kontra atau protes dan ketidakpuasan dari calon yang kalah atau hal lainnya.
Menurut Edi masih ada kerawanan Kamtibmas ke depan yakni justru bagaimana menjaga keamanan kondusif di seluruh wilayah kabupaten dan kota di 270 wilayah Indonesia yang melaksanakan Pilkada, dengan tentunya juga harus melibatkan kepedulian masyarakat.
Hal itu disampaikan Edi Hasibuan saat tampil sebagai pembicara dalam seminar nasional bertema “Evaluasi Pilkada Serentak 2020 Dalam Prospek Pemilu yang Demokratis dan Bermartabat” di Jakarta, Jumat (11/12/2020). Selain Edi juga tampil sebagai pembicara Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Ika Amalia dan Dr Slamet Pribadi.
Mantan anggota Kompolnas ini mengatakan sejauh ini Polri telah mendeteksi ada sejumlah wilayah yang rawan gangguan kamtibmas antara lain beberapa daerah di Papua dan beberapa daerah lainnya di Sumut, Maluku, Pulau Jawa.
“Polri diminta terus meningkatkan keamanan bersama TNI untuk menghindari munculnya gangguan atau ancaman keamanan dengan modus apa pun,” kata Edi.
Pakar hukum Slamet Pribadi meminta semua calon kepala daerah dalam mendukung keamanan hendaknya konsisten menjauhi
politik uang.
“Para calon wali kota, bupati dan gubernur beserta masyarakat harus berpartisipasi aktif menjaga keamanan dan patuh terhadap protokol kesehatan. Era pandemi dalam suasana pilkada adalah cobaan berat masyarakat. Karena itu semua pihak harus mampu menahan diri jangan terpancing politik uang, dan tidak melanggar protokol kesehatan,” kata Selamet Pribadi.
Slamat Pribadi yang juga Wakil Rektor Ubhara Jakarta dan dosen S3 Universitas Borobudur Jakarta ini menegaskan pengawasan politik uang lebih ketat dengan melibatkan PPATK agar memantau juga harta kekayaan calon peserta pilkada (wali kota, bupati, gubernur) untuk dapat pertanggungjawabkan saat terpilih nanti.
“Selain itu siapa pun yang terbukti memberi atau menerima politik uang saat pilkada benar-benar diberi sangsi oleh Bawaslu setempat. Jangan sampai penanganan politik uang berlarut-larut hingga jadi PR berkepanjangan Pilkada selanjutnya” ujar Slamet.
Seminar tatap muka dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat ini diselenggarakan kerja sama Universitas Bhayangkara Jakarta dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hadir dalam kesempatan ini anggota DKPP Didi Supriyanto.
Sumber:BeritaSatu.com
