Pelita.online – Anggota Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan bakal menghadiri reuni alumni gerakan 212 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta pada 2 Desember mendatang. Namun, ia belum mengetahui apakah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menghadiri acara tersebut atau tidak.
Fadli mengatakan ingin hadir di Reuni 212 bila benar-benar mendapat undangan dari pihak penyelenggara, Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Kendati begitu, ia mengaku belum ada undangan yang datang kepadanya hingga saat ini.
“Kalau saya sih, kalau saya diundang, saya akan hadir. (Prabowo) belum tahu, nanti saya cek, saya tanya,” ucap Fadli usai menghadiri acara bedah buku di kawasan Medan Merdeka, Jakarta, Sabtu (23/11).
Sementara terkait komunikasi dengan Prabowo, Fadli menyatakan selalu berkomunikasi mengenai berbagai hal. Namun, belum pernah ada komunikasi terkait kemungkinan kehadiran keduanya di Reuni 212.
“Soal yang lain ada, soal ini belum,” ujarnya.
Sebelumnya, GNPF Ulama mengklaim telah mengantongi izin penyelenggaraan reuni 212 dari Kepolisian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Perkiraannya, satu juta massa yang akan hadir.
“Dengan pengelola taman monas sudah, dengan Gubernur sudah rekomendasi, dengan Polda, bahkan dengan Polres dan Polri,” tutur Sekjen GNPF-U Edy Mulyadi.
Ia mengatakan reuni 212 diselenggarakan sebagai bentuk peringatan rutin yang dilakukan sebagai bentuk memelihara momentum. Selain itu, reuni 212 merupakan ajang konsolidasi sejumlah ormas Islam yang berhasil mengumpulkan jutaan warga dalam aksi 212 sejak 2016 lalu.
Selain itu, reuni diadakan dalam rangka memperingati hari maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama. Kendati begitu, ia belum merinci tokoh-tokoh yang dipastikan akan hadir dalam reuni 212, termasuk Rizieq Shihab.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui pihaknya mengeluarkan izin penggunaan Monas pada 2 Desember 2019. Namun dia berdalih izin dikeluarkan untuk acara Maulid Akbar, bukan Reuni 212 yang diselenggarakan GNPF Ulama.
Anies mengatakan Pemprov DKI menerima dua pengajuan izin penggunaan kawasan Monas pada dua tanggal berbeda. Pengajuan izin ini kemudian dibawa ke dalam rapat di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang turut dihadiri Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Kejati DKI.
“Forkopimda melakukan musyawarah terkait dengan adanya rencana kegiatan 1 Desember dan 2 Desember. 1 Desember itu terkait dengan Papua, 2 Desember terkait dengan Maulid Akbar,” kata Anies.
“Yang 2 Desember (Maulid Akbar) dari situ kemudian kesimpulannya memang diberikan izin,” lanjutnya.
Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak keberatan dengan rencana reuni alumni 212. Kendati begitu, ia menilai seharusnya sudah tidak perlu ada lagi aksi lantaran masyarakat ingin hidup tenang.
“Harapan kami, sudah lah, jangan terlalu banyak buat gerakan-gerakan. Toh, kami sudah paham, masyarakat semuanya sudah ingin damai, ingin bekerja dengan tenang,” ucap Moeldoko.
Moeldoko lalu mengimbau agar reuni 212 dilangsungkan dengan tertib bila benar-benar jadi diselenggarakan. Ia menekankan masyarakat sejatinya tidak ingin ada gerakan yang membuat suasana menjadi tidak tenang.
Apalagi jika sampai mengganggu aktivitas. Dia yakin masyarakat tidak ingin terganggu.
“Imbauannya semuanya berjalan baik saja lah. Kami semuanya sudah menikmati suasana seperti ini. Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, suasana tenang, tidak terhambat oleh rintangan, psikologi, dan hambatan fisik,” pungkasnya.
Sumber : cnnindonesia.com
