Pelita.Online, Jakarta – Taman bumi atau Geopark Pongkor di Provinsi Jawa Barat telah resmi menjadi geopark lokal. Kini, Geopark yang berada di Kabupaten Bogor bersiap untuk mendapatkan pengakuan secara nasional, maupun global dari UNESCO Global Geopark (UGG).
Kepala Penelitian dan Pengembangan Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, mengatakan Geopark Pongkor juga memiliki harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Ini sudah ada penilaian kenaikan status dan evaluasi nasional tahun 2018 dan masuk pada wilayah geopark yang berada di kuadran ketiga, yang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)-nya rendah, IPM (Indeks Pembangunan Manusia)-nya rendah, kantung kemiskinannya tinggi dan angka pendidikan rendah,” kata Syarifah, seperti yang dikutip dari Antara, Kamis (25/10).
Selain itu, konsep geopark mulai dilakukan sosialisasi pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagai konsep alternatif untuk membangun ekonomi kecil kerakyatan mandiri.
“Kami belajar pada Geopark Ciletuh, dan kami sudah mempersiapkan diri menjadi bagian UNESCO Global Geopark,” katanya.
Menurutnya masyarakat sekitar bahkan mempunyai inisiatif untuk membuka berbagai peluang alam menunjang Geopark Pongkor.
Contohnya adalah membuat akses jalan ke arah Geopark agar lebih mudah mengakses Geopark Pongkor, membuat penginapan lokal, dan berbagai hiburan atau wisata dengan bertajuk alam.
“Peluang itu ternyata tidak dibiarkan oleh masyarakat, dan tentunya itu tidak memakai anggaran dari Pemkab Bogor dalam pembangunannya,” katanya.
Sementara itu ahli bidang pengembangan kawasan geopark dan Ketua Tim Percepatan Pengembangan Geopark Kementerian Pariwisata, Yunus Kusumabrata, mengatakan Pemkab Bogor adalah ujung tombak dalam membangun geopark.
“Tapi kalau pemerintah lambat maka lambat pula pembangunan geopark dan mungkin usaha pembentukan untuk beralih ke UGG akan menjadi terhalang,” katanya.
Dengan adanya permasalahan itu maka tentunya akan berimbas pada pendapatan daerah berupa pajak parkir, retribusi dari tiket masuk, maupum lain sebagainya.
“Pengusul geopark nasional harus melengkapi dokumen atau data pendukung yang sesuai. Hari ini kita sudah menerima delapan calon geopark nasional. Ini menunjukkan respon bupati, wali kota dan gubernur untuk membangun geopark sudah meningkat,” katanya.
Yunus menambahkan, saat ini adalah tahapan presentasi dan verifikasi, yakni langkah yang harus dilalui sebelum akhirnya disusul terbitnya Perpres mengenai geopark nasional.
“Insya Allah pada bulan November pengumuman atau keputusan ini terbit. Nanti akan langsung diberikan kepada Geopark Pongkor melalui pemerintah daerahnya,” katanya.
Cnnindonesia.com
