Gerindra Keluar, Pansus Angket KPK Jalan Terus

0
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (tengah), didampingi Wakil Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi (kiri), dan anggota Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya saat audiensi dengan Madrasah Anti Korupsi PP Pemuda Muhammadiyah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7)./ Sumber foto : Republika/ Yasin Habibi

JAKARTA, Peelita.Online – Wakil Ketua Panitia Khusus Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Teuku Taufiqulhadi, menyesalkan Fraksi Partai Gerindra yang keluar dari pansus. Meskipun mengaku belum menerima surat resmi penarikan Gerindra tersebut, Taufiqulhadi memastikan keluarnya Gerindra tidak akan memperngaruhi kerja Pansus Angket KPK selanjutnya.

“Saya sudah sampaikan bahwa, jangankan tinggal enam fraksi. Tinggal satu fraksi saja kita jalan terus,” ujar Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (25/7).

Ia juga membantah, jika alasan menarik diri karena Fraksi Partai Gerindra karena tidak diajak komunikasi oleh pansus berkaitan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Sebab menurutnya, semua agenda maupun keputusan pansus angket pasti dikomunikasikan ke anggota pansus. “Semua komunikasi kita jalankan dengan semua fraksi dan rapat juga mau internal atau terbatas. Pansus selalu kita lakukan dengan mitra Panssus sehingga jika ada keputusan yang dibuat tanpa melibatkan fraksi tertentu itu nggak benar,”ungkapnya.

Namun, anggota Komisi III DPR itu justru berharap fraksi-fraksi yang belum bergabung untuk ikut bersama Pansus Angket KPK. Sebab, sejauh perjalanan pansus angket hingga saat ini telah memperlihatkan hasil yang cukup baik berkenaan penyimpangan-penyimpangan di KPK.

Salah satu contohnya, rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Yulianis pada Senin (24/7) kemarin di mana Yulianis mengungkap proses penanganan kasus di KPK. Dari cerita Yulianis, banyak penyimpangan yang dilakukan KPK khususnya terkait kasus M Nazaruddin.  Karenanya, ia menganggap penyimpangan yang terjadi di KPK harus dikoreksi. “Saya berharap koreksi itu tidak dianggap adalah pelemahan. karena itu kalau kita ingin koreksi butuh dukungan seluruh fraksi di DPR dan juga dukungan masyarakat luas,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem itu.

Republika.co.id

LEAVE A REPLY