Pelita.online – Partai Demokrat (PD) merasa ketumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disalahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas terjadinya masalah keuangan di PT Jiwasraya. Pihak Istana menepis anggapan tersebut.
“Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama,” kata Stafsus Presiden Dini Shanti Purwono lewat pesan singkat, Senin (23/12/2019).
Sebab, ketika itu Jokowi menyebut masalah Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun lalu, di mana SBY masih menjabat sebagai presiden di periode 2009-2014. Masalah di Jiwasraya kini tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Dan bahwa ini adalah masalah yang cukup kompleks dan karenanya membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya,” ujar Dini.
Ucapan Jokowi mengenai Jiwasraya mendapat reaksi negatif dari pihak PD, yakni Waketum PD Syarief Hasan dan Wasekjen PD Andi Arief . Syarief Hasan menilai Jokowi menjadikan SBY kambing hitam, begitupun dengan Andi Arief menilai Jokowi menyalahkan pemerintahan SBY di masa lalu.
“Pak Jokowi kambuh, asuransi yang gagal bayar di eranya Jokowi-Ma’ruf, yang disalahkan justru era Jokowi-JK dan era SBY-Boediono,” kata Andi Arief dalam cuitannya kepada wartawan, Jumat (20/12).
Seperti apa masalah di Jiwasraya?
Kejagung memastikan adanya praktik korupsi di perusahaan Jiwasraya. Dalam penyidikan awal, kejaksaan sudah menaksir angka kerugian negara di kasus korupsi ini yaitu sekitar Rp 13,7 triliun.
Jaksa Agung ST Burhanuddin, juga menilai Jiwasraya telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal berinvestasi. Menurut Burhanuddin, PT Jiwasraya malah menempatkan 95 persen dana di saham yang berkinerja buruk.
“Sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional. Hal ini terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dengan berinvestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high grade atau keuntungan tinggi antara lain yang pertama adalah penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial dan jumlah tersebut 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik dan sebanyak 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk,” ucap Burhanuddin saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).
Selain itu, Burhanuddin menduga Jiwasraya juga tak hati-hati dalam penempatan reksa dana senilai Rp 14,9 triliun. Menurutnya, dari dana tersebut, 98 persennya dikelola manajer investasi dengan kinerja buruk.
Sumber : Detik.com
