Pelita.online – Sekitar 5,2 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan hal itu merupakan bagian dari pembaruan data.
Agus mengatakan pencoretan nama-nama PBI adalah hal yang wajar. Sebab, data penerima subsidi itu terus diperbarui setiap bulan.
“Tiap bulan saya tanda tangani SK baru (pembaruan data PBI). Ini semata-mata upaya agar semua bansos termasuk PBI tepat sasaran,” kata Agus usai menghadiri Munas Kerukunan Purnakaryawan Sosial di Solo, Rabu (7/8/2019).
Menurutnya data PBI selalu bergerak dinamis, sehingga wajar jika terjadi pencoretan dan penambahan peserta baru. “Karena dinamika yang ada di masyarakat juga tinggi. Kadang dia miskin, kadang kaya, kadang miskin lagi, itu updating yang sangat penting,” katanya.
“Kita punya cara untuk menghitung. Wajar saja ketika ada yang kita keluarkan dari data PBI, tidak lagi dapat bantuan,” lanjutnya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan Kemensos tidak serta merta mencoret nama PBI. Sejalan dengan itu, Kemensos juga menambahkan PBI baru dengan jumlah yang sama.
“Misal ditemukan 100 penerima manfaat yang kita keluarkan, di saat bersamaan ada 100 yang baru kita masukkan. Jadi tidak ada sama sekali pengurangan jumlah penerima bantuan,” katanya.
Kemensos juga telah melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah terkait pemutakhiran data tersebut. Agus memastikan bahwa PBI yang dicoret masih bisa masuk kembali jika memang kondisinya benar-benar membutuhkan.
“Kalau memang terbukti, sakit atau memang pra sejahtera bisa masuk lagi,” pungkasnya.
Sumber : Detik.com
