Pelita.online – Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan status darurat kekeringan yang terjadi hampir merata di 6 kabupaten/kota.
Penetapan status darurat didahului dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kekeringan yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Senin (16/9/2019).
Hingga saat ini, sudah ada tiga kabupaten yang menetapkan status darurat kekeringan, yakni Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
“Hasil konfirmasi kami Bapak Gubernur, hari ini juga sedang berlangsung rapat di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato yang juga menetapkan status siaga darurat,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Sumarwoto.
Data sementara yang terhimpun di BPBD, jumlah korban dampak kekeringan sebanyak 32.624 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan dan 3 kabupaten.
Warga di daerah tersebut kesulitan mengakses air bersih. Ada juga laporan kebakaran lahan dan rumah yang sudah mencapai 105 kejadian.
Untuk merespons status darurat kekeringan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginstruksikan tiga hal kepada Sekretaris Daerah dan instansi teknis kabupaten/kota.
Pertama memetakan dampak kekeringan hingga ke tingkat dusun.
Kedua, menyusun anggaran untuk intervensi berbagai bantuan.
Sementara yang ketiga, segera menyiapkan peraturan gubernur untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan.
“Apapun yang diputuskan sekarang, komitmen kita segera ditindaklanjuti. Saya tidak mau setelah dari sini mau dirapatkan-rapatkan lagi. Apapun keputusan kita demi rakyat dalam rangka menghadapi kekeringan sekarang segera kita kerjakan,” tegas Rusli Habibie.
Selain masalah kekurangan air bersih, masyarakat Gorontalo menghadapi ancaman gagal panen pertanian.
Diperkirakan ada 330 hektare sawah dan 1.850 hektar lahan jagung yang terdampak.
Data tersebut masih akan diverifikasi lapangan oleh Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
Sumber : kompas.com
