Pelita.online – Komisi II DPR angkat bicara soal ramainya sejumlah kepala daerah ke luar negeri dengan isu miring. Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempunyai hak untuk mempertanyakan dan memberikan izin atau tidaknya seorang kepala daerah ke luar negeri.
“Kan mereka itu kalau misalnya mau ke luar negeri harus izin dari Kemendagri. Apa tujuannya, dalam rangka apa, berapa lama dan Kemendagri berhak untuk memberikan izin atau tidak,” kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Atas hal tersebut, Saan mengatakan Kemendagri harus memverifikasi undangan dari luar negeri yang diterima oleh para kepala daerah. Saan menilai jangan sampai undangan tersebut hanya jadi modus kepala daerah untuk bisa ke luar negeri.
“Nah tentu dalam hal ini Kemendagri ketika mereka-mereka yang mau berpergian dengan alasan dapat undangan jadi pembicara lah, mendapatkan penghargaan, dan sebagainya itu harus benar-benar diverifikasi. Jangan sampai undangan-undangan ke luar negeri jadi pembicara untuk di forum-forum internasional hanya bagian dari modus operandi mereka untuk bisa ke luar (negeri),” ujarnya.
Tidak hanya verifikasi undangan, Saan juga mengatakan Kemendagri harus memverifikasi lembaga yang mengundang kepala daerah tersebut. Kemendagri didorong memverifikasi kredibilitas dan integritas lembaga luar negeri tersebut.
“Jadi harus dicek bukan hanya undangannya, tapi lembaga yang mengundangnya juga harus benar-benar diverifikasi tingkat kredibilitasnya lembaga itu, integritasnya itu penting. Karena, jangan sampai, sekali lagi, undangan ke luar negeri itu bagian dari itu tadi,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan ramai dibahas kepala daerah yang kunjungan ke luar negeri, salah satunya Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno yang melakukan perjalanan ke luar negeri (LN) untuk memenuhi undangan sebanyak 12 kali sepanjang tahun 2019. Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade yang mempertanyakan kunjungan itu lalu membandingkannya dengan kunker Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ini murni ada seorang Gubernur Sumbar yang hampir tiap bulan berangkat ke luar negeri, padahal APBD Sumbar begitu kecil, lalu kita bertanya urgensi bagi warga Sumbar apa? Kok hobi banget ya. Pak Presiden Jokowi saja nggak sampe 12 kali setahun,” ucap Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12).
Sumber : cnnindonesia.com
