Pelita.Online, Paris – Pihak-pihak yang terlibat dalam krisis Libya, yang menghadiri konferensi internasional di Paris pada Selasa (29/05) menyepakati mengatur pemilihan parlemen dan presiden secepat mungkin di negara yang dilanda konflik kepentingan itu. Mereka setuju pemilu digelar akhir tahun ini dan masing-masing dipaksa untuk menciptakan suasana adil dan setuju hasil pemilu.
Presiden Prancis Emmanuel menemui empat pemain utama konflik Libya di istana kepresidenan, Elysee. Empat poros itu adalah Presiden Dewan Presiden Pemerintah Kesepakatan Nasional Faiz Sarraj, Kepala Dewan Negara Khaled Mashri, dan pensiunan Mayor Jenderal Khalifa Haftar dan Uqailah Saleh. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 20 negara termasuk Qatar, Mesir, UEA, Kuwait, Arab Saudi dan Turki, serta Tunisia dan Aljazair.
Menurut deklarasi politik yang diumumkan di Paris, para peserta berjanji untuk bekerja untuk penyelenggaraan pemilihan yang adil dan damai sesegera mungkin dan komitmen menghormati hasilnya. Pemilu akan digelar akhir tahun ini.
Menurut kantor berita AFP, deklarasi itu menyebutkan penyelenggaraan pemilihan parlemen dan presiden pada 10 Desember 2018.
Para peserta konferensi juga sepakat untuk mengakui pentingnya landasan konstitusional untuk pemilu ini dan hal-hal yang terkait dengan upaya pengagalan pemilu. Semuanya itu dibangun atas dukungan PBB dalam konsultasi dengan pihak berwenang Libya pada proposal untuk jadwal untuk adopsi Konstitusi.
Para peserta setuju berkomitmen untuk menyediakan suasana yang lebih baik bagi penyelenggaraan pemilihan nasional, dan segera untuk menyatukan Bank Sentral Libya dan lembaga-lembaga lainnya.
Kesepakatan tersebut juga menetapkan komitmen untuk mendukung upaya-upaya PBB membangun institusi militer dan keamanan yang bertanggung jawab atas kestabilan Libya.
Akan tetapi, sejumlah pihak internasional memperingatkan bahwa konferensi di Paris tersebut akan terjadi sebaliknya jika masing-masing pihak tidak komitmen.
Krisis Libya telah menyaksikan upaya dan inisiatif internasional dari negara-negara regional untuk menemukan solusi mengakhiri konflik di negara tersebut. Namun upaya itu gagal. Hal itu terjadi karena banyaknya kepentingan negara-negara asing di negara kaya minyak itu. Masing-masing yang berkepentingan berupaya membangun pemerintah yang berkuasa di Libya sesui kepentingannya.
Kiblat.net
