Pelita.online – Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyebut sepanjang 2020 menerima 241 laporan terkait konflik agraria dari 359 desa dan kota yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
“Korban terdampak sebanyak 135.332 kepala keluarga,” kata Dewi saat menyampaikan paparan dalam Catatan Akhir Tahun KPA yang digelar secara daring, Rabu (6/1).
Dewi mengatakan di tengah pandemi covid-19 yang juga berimbas kepada perekonomian masyarakat, konflik seharusnya mengalami penurunan. Apalagi masyarakat juga dihadapkan dengan persoalan kesehatan yang lebih berat, yakni menghindari terpapar wabah.
Dewi bahkan menyebut terjadi anomali dalam persoalan konflik agraria sepanjang 2020. Menurut dia ada keanehan yang terjadi lantaran konflik justru surplus saat ekonomi terjun dan masuk ke liang resesi.
“Logikanya, harusnya konflik ikut menurun drastis,” kata dia.
“Sebab rencana investasi dan ekspansi bisnis berskala besar harusnya menahan diri, lakukan efisiensi bisnis, modal berkurang signifikan, atau bahkan mengalami kolaps,” imbuhnya.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di tengah minusnya perekonomian nasional serta penerapan PSBB justru perampasan tanah berskala besar tidak menurun.
Hal ini kata Dewi secara nyata telah memperlihatkan bahwa pebisnis dan bahkan negara tak bisa mengendalikan diri. Malah menjadikan krisis dan pembatasan gerak rakyat sebagai peluang untuk menggusur masyarakat dari tanahnya.
“Aksi-aksi perusahaan-perusahaan tersebut di tengah resesi ekonomi ini memperlihatkan bagaimana para pelaku bisnis atau badan usaha raksasa di sektor ini menggunakan momentum krisis untuk melakukan akumulasi kekayaannya dengan mengukuhkan klaim dan memperluas penguasaan tanahnya,” kata dia.
Sumber : cnnindonesia.com
