Pelita.online – Langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang memaafkan Zikria Dzatil penghinanya mendapatkan apresiasi. Langkah Risma bahkan dinilai merupakan sikap kenegarawanannya sebagai pejabat.
Pengamat politik Surokim Abdussalam mengatakan langkah Risma mau membuka pintu maaf bagi Zikria bahkan bisa menjadi modal investasi sosial dan politik. Dan hal itu akan menjadi penentu karirnya ke depan.
“Bu Risma berkehendak memaafkan maka akan kian terlihat kapasitas kenegarawanan beliau sebagai pejabat publik dan itu juga akan menjadi investasi modal sosial yg bagus utk beliau dalam politik ke depan,” kata Surokim saat dihubungi detikcom, Rabu (5/2/2020).
Menurut Surokim, langkah Risma yang melaporkan penghinanya sudah tepat. Sebab hal itu akan menjadi peringatan kepada siapapun agar tidak kebablasan dalam berpendapat di ruang publik.
“Langkah Bu Risma menempuh jalur hukum iu menurut saya harus diletakkan dalam konteks memberi warning dan memberi literasi kepada warga agar tidak kebablasan dan bisa menghormati ruang publik,” jelas Surokim.
“Jika Bu Risma tidak menempuh langkah itu saya pikir hanya akan dikenang sebagai pemimpin yang suka menghukum warga dan bukan substansial menyadarkan warga,” lanjut pria yang juga akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu.
Meski begitu, terang Surokim, langkah memaafkan juga harus diikuti dengan mencabut laporan. Sebab ada aspek lain seperti keluarga terlapor dan secara tujuan bagi edukasi sudah tercapai.
“Jika sudah meminta maaf secara terbuka dengan melihat konteks nasib keluarga dan juga aspek lain selain memaafkan juga perlu mencabut laporan tersebut. Secara substansial tujuan untuk memberi efek jera sudah didapat, mengedukasi publik juga sudah kena,” imbuhnya.
“Dan saya pikir (mencabut laporan) itu lebih utama selain memperlihatkan kepada publik tentang sikap kenegarawanan beliau,” lanjut peneliti di Surabaya Survey Center (SSC) itu.
Surokim menambahkan dengan memaafkan tanpa mencabut laporan sikap negarawan Risma masih kurang sempurna. Sebab, untuk menjadi pejabat dengan sikap negarawan harus diikuti dengan keteladanan dan edukatif.
“Itu baru separuh saja dan belum elegan sebagai negarawan. Dan menurut saya Bu Risma harus menimbang-nimbang karena jika tidak, maka akan punya efek minor untuk beliau sebagai pejabat publik karena soal keteladanan, edukasi itu di atas hukum dan melekat dalam jabatan publik,” jelasnya.
“Akan kian harum nama beliau jika mau melakukan keduanya. Itu essensi dari kepemimpinan substansial. Dan Bu Risma perlu melakukan itu,” tandas Surokim.
Sumber : Detik.com
