Pelita.online – Senior Partai Demokrat meminta para kader dan pengurus partai untuk taat konstitusi dan aturan, termasuk soal sikap terhadap koalisi. Mereka membentuk Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) lantaran memandang banyak kader yang menyatakan pendapat terkait koalisi yang menurut mereka tidak sesuai dengan aturan partai.
“Ada statement tidak di (kubu) 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno), bubarkan koalisi. Dari mana hal demikian? Silakan bawa itu, tapi jangan bawa Demokrat,” ucap salah satu senior Partai Demokrat, Max Sopacua dalam jumpa pers di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).
Menurut Max, dukungan kepada Prabowo dilakukan dengan proses rakernas dan secara resmi. Maka, jika akhirnya menyatakan keluar, harus secara resmi pula.
“Saat dukung Prabowo itu rakernas dan daerah menginginkan 02. Kalau dicabut, harus ada keputusan yang diketahui orang daerah,” ucap Max yang menjadi anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Max mendukung pernyataan dari Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan terkait koalisi di 02. Hinca, kata Max, menyebut Demokrat tetap di koalisi sampai putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK)
“Bagaimana posisi Demokrat dalam hal sikapi buat koalisi? Kami pada awalnya kemunculan di berita (soal keluar koalisi), kami sampaikan tidak setuju. Kami dukung statement Sekjen Hinca, Demokrat tetap di 02 sampai persoalan MK selesai,” ucap Max.
Max pun menyoroti soal hasil Pemilu Legislatif Partai Demokrat. Partai Demokrat disebut hanya mendapat suara 7,7 persen.
“Kami tidak desak (DPP) kami memberi gambaran umum DPP, agar tidak tinggal diam. Masa kita banggakan cuma 7,7 persen. Kita pernah 20 persen. 7,7 persen sama dengan 2004,” kata Max.
“DPP harus berpikir bagaimana semangat masyarakat jadi bagian Demokrat. Kata Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono) kita selalu punya prinsip million friends, and zero enemy,” ujar Max.
Sumber : Detik.com
