Pelita.online – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pembangunan proyek Palapa Ring dievaluasi oleh beberapa perguruan tinggi di bawah IGF Institute.
Evaluasi mengindikasikan bahwa ketersediaan akses pita lebar (broadband) atas hadirnya Palapa Ring akan memberikan dampak terhadap perekonomian.
“Pembangunan Palapa Ring juga dilakukan evaluasi oleh perguruan perguruan tinggi di bawah IGF institute. Dampak sosial seperti apa, ekonomi seperti apa, peningkatan jumlah lapangan kerja seperti apa,” kata Rudiantara saat peresmian rampungnya Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/10).
Dampak perekenomian antara lain, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah layanan Palapa Ring antara 4,5 persen sampai dengan 6,4 persen dalam waktu 10 tahun. Selain itu, dengan ketersediaan pita lebar sebanyak 2,5 juta pengguna pada tahun 2028, Palapa Ring diperkirakan akan menciptakan 200 ribu pekerjaan dalam waktu 10 tahun.
Palapa Ring juga memengaruhi percepatan ekspansi jangkauan pasar di sektor ritel dan pelayanan serta efisiensi sektor manufaktur dan industri.
Konektivitas telekomunikasi nasional juga mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan pertumbuhan, termasuk perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia.
Akses internet cepat juga akan mengakselerasi digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial, termasuk jaminan sosial.
“Ini suatu proyek yang menurut saya bukan membangun dan mengoperasikan tapi juga dampak yang penting bagi ekonomi sosial dan lapangan pekerjaan,” kata Rudiantara.
Palapa Ring digelar untuk memastikan ketersediaan internet cepat demi peningkatan kompetensi SDM dan menghubungkan masyarakat Indonesia secara adil dan merata (Indonesia-sentris). Pembangunan ini diharapkan memberikan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Rudiantara mengatakan pembangunan Palapa Ring di seluruh Indonesia merupakan bentuk kebijakan yang keberpihakan.
Ia menjelaskan pembangunan ‘Tol Langit’ merupakan bentuk bahwa pembangunan infrastruktur pemerintah tak hanya difokuskan di daerah Jawa tapi juga di luar Jawa.
“Pembangun 11 interkoneksi di Papua dan Papua Barat, ada 42 kabupaten. ini memang yang paling luas kalau kita lihat infrastruktur di kabupaten kota di Papua. ini menunjukkan kebijakan keberpihakan, affirmative policy, pemerintah yang tidak Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris, khususnya membangun di timur,” ujarnya.
Sumber : cnnindonesia.com
