Pelita.online – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai program Kampus Mengajar yang baru diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim tak jauh berbeda dari Kuliah Kerja Nyata yang digelar kampus-kampus. Ubaid menyoroti efektivitas penggunaan dana negara yang dikeluarkan untuk program tersebut.
Ubaid menilai Kampus Mengajar berpotensi buang-buang uang negara. Selain karena konsepnya serupa KKN yang sudah ada, menurut dia program itu seolah tak disiapkan dengan matang.
“Yang dilakukan, mendorong ke daerah 3T, itu sudah dilakukan oleh kampus-kampus. Ada kampus yang mendorong mahasiswa melakukan KKN ke daerah 3T,” kata dia ketika dihubungiCNNIndonesia.com, Rabu (10/2).
Daripada membuat program baru, ia berpendapat seharusnya Kemendikbud berupaya memaksimalkan KKN yang sudah ada. Caranya dengan memastikan sebelum terjun ke lapangan, mahasiswa dibekali tujuan dan strategi yang jelas untuk mencapainya.
Selain itu, ia menyinggung pembekalan peserta Kampus Mengajar yang hanya dilakukan 7 hari. Sementara menurutnya, dampak yang berarti dari intervensi mahasiswa di daerah baru bisa terjadi jika dipersiapkan dengan benar.
Mendikbud Nadiem Makarim sendiri mengharapkan mahasiswa bisa menjadi solusi kendala pembelajaran di daerah 3T karena pandemi covid-19 lewat program ini. Ubaid tak yakin tujuan itu bisa tercapai dengan rencana yang seadanya.
“Kalau tidak dipersiapkan dengan matang dan tidak ada program yang berkesinambungan dan berkelanjutan, ya itu pasti ujung-ujungnya adalah pemborosan, buang-buang anggaran,” kata dia.
Ia menyebut kondisi ini kian miris ketika dilakukan di tengah pandemi. Menurutnya masih banyak kendala pendidikan yang membutuhkan dukungan dana besar dari pemerintah, namun belum terselesaikan.
Seperti diketahui, Kampus Mengajar dilakukan dengan mengajak mahasiswa semester 5 ke atas menjadi pengajar di sekolah dasar (SD) di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Dari kegiatan ini, mahasiswa bakal mendapat nilai setara 12 satuan kredit semester (SKS).
Selain nilai, mahasiswa juga bakal mendapat bantuan uang kuliah tunggal (UKT) hingga Rp2,4 juta dan biaya hidup Rp700 ribu per bulan. Dengan jumlah kuota peserta yang disiapkan mencapai 15 ribu orang, setidaknya dibutuhkan Rp67,5 miliar untuk mendanai program itu. Uang tersebut berasal dari dana pendidikan abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sementara itu, Sesditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Paristiyanti Nurwardhani mengatakan program Kampus Mengajar berbeda dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tapi keduanya adalah bagian dari Kampus Merdeka, rangkaian kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim di pendidikan tinggi.
“KKN aktivitas yang lain dalam Kampus Merdeka. Jadi ada delapan aktivitas. Jadi beda kegiatan,” katanya ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (10/2).
Sumber : cnnindonesia.com
