Pelita.online – Partai NasDem menolak rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton dalam waktu dekat. Partai besutan Surya Paloh itu menyatakan tak ada alasan genting pemerintah membuka keran impor beras saat ini.
“Sikap resmi dari NasDem, tentunya menolak,” kata Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat DPP Partai NasDem, Hasan Aminudin, di Surabaya, Sabtu (20/3).
“Ini masih isu, tapi ini isu saja sudah mampu menurunkan harga gabah dari Rp4.500 menjadi Rp3.900, apalagi menjadi kenyataan, menangis masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Hasan yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR mengatakan pihaknya telah menggelar rapat dengar bersama pejabat eselon I Kementerian Pertanian dan Perum Bulog terkait stok beras.
Menurutnya, stok beras di Indonesia masih sangat cukup hingga Hari Raya Idulfitri mendatang. Bahkan, beberapa petani tengah masuk panen raya.
“Sehingga tidak ada alasan pemerintah melakukan impor beras di bulan ini yang sedang melakukan panen raya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasan meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menolak rencana impor beras tersebut.
“Bila perlu lakukan pembelian [gabah petani] oleh Pemprov Jatim. Tolak beras yang diimpor oleh pemerintah tatkala didistribusikan ke Jawa Timur,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan demi menjaga ketersediaan dan harga beras di dalam negeri.
“Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton,” kata Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).
Namun, rencana impor beras ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Mulai dari Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
NasDem sendiri kala kadernya, Engartiasto Lukita menjadi Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Kerja di periode pertama pemerintah Joko Widodo (Jokowi), mereka tak menolak kebijakan impor beras.
Kini, salah satu kadernya yang menjadi Menteri Pertanian pada periode keda pemerintahan Jokowi, Syahrul Yasin Limpo, pernah menyebut, “Kebijakan impor yang diputuskan pemerintah selalu memiliki dasar dan alasan yang kuat berdasarkan data dan situasi pasar”.
Sumber : cnnindonesia.com
