Pelita.online – Pemerintah akan membangun kantor kepresidenan RI atau istana negara di ibu kota negara (IKN) baru, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur.
Rencananya, peletakan batu pertama atau ground breaking konstruksi istana negara tersebut dilakukan pada tahun 2021 ini.
Namun, sebelum konstruksi dimulai, pro dan kontra mengemuka terutama setelah lima asosiasi profesional menyatakan sikap dan rekomendasinya atas karya desain metafora burung Garuda.
Kelima asosiasi profesional itu adalah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Ikatan Arsitek Landskap Indonesia (IALI), Ikatan Ahli Perancangan Wilayah dan Kota (IAP), dan Green Building Council Indonesia (GBCI).
Tak hanya kelima asosiasi profesional, pendapat kontra juga dikemukakan Dewan Arsitek Indonesia (DAI) yang diwakili Bambang Eryudhawan.
Yudha keberatan, rancangan istana negara itu dilakukan oleh seorang seniman atau pematung Nyoman Nuarta yang nota bene bukan arsitek profesional.
Karenanya, Yudha mempertanyakan aturan main dan komitmen pemerintah dalam menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek yang selama ini berlaku.
“Aturannya sudah jelas, clear, siapa yang boleh merancang dan siapa yang tidak,” kata Yudha Eryudhawan kepada Kompas.com, Senin (29/03/2021).
Menanggapi hal itu, Nyoman menceritakan duduk perkara dirinya dalam mengikuti proses sayembara perancangan istana negara IKN secara kronologis.
Lihat Foto
rendering_indonesia
Istana negara di Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Awalnya, pada Kamis (27 Februari 2020), Nyoman mendapatkan undangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk menghadiri Rapat Koordinasi Sayembara Istana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara.
Kata dia, undangan itu ditandatangani Direktur Bina Penataan Bangunan Diana Kusumastuti yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya.
“Dalam lampiran surat tertanggal 25 Februari 2020 itu, disebutkan nama-nama
pejabat dan ahli yang diundang,” kata Nyoman alam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (31/03/2021).
Nama-nama dimaksud yakni Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Ketua Bidang Penataan Kawasan, Gregorius Antar Awal (IAI), Gregorius Supie Yolodi (IAI), Isandra Matin Ahmad (IAI), Sibarani Sofian (MUDO), Nyoman Nuarta, Pierre Natigor Pohan, Grace Christiani, Dian Ratih N Yunianti, M Iqbal Tawakal dan Achmad Reinaldi Nugroho.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengungkapkan rencana sayembara terbatas dengan mengundang arsitek atau ahli untuk membahas konsep gagasan desain bangunan gedung khusus di IKN.
Termasuk istana presiden, istana wakil presiden, kompleks DPR/MPR/DPD, Mahkamah Agung, kementerian/lembaga, masjid, gereja Katholik dan Protestan, pura, wihara, dan kelenteng.
“Seluruhnya terdapat 12 konsep gedung yang disayembarakan,” ungkap Nyoman.
Adapun para ahli yang diundang dan hadir pada saat itu yakni Andra Matin, Gregorius Supie Yolodi, Yori Antar, Nyoman Nuarta, dan Sibarani Sofian.
Lihat Foto
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR.
Lanjut Nyoman, kelima arsitek dan ahli diminta secara khusus untuk menyampaikan visualisasi konsep gagasan desain bangunan berupa sketsa desain yang mampu menggambarkan visi dan kriteria bangunan gedung khusus di IKN.
“Kami hanya diberi waktu 12 hari untuk mewujudkan konsep gagasan desain
dalam bentuk visual, dan harus membuat sekaligus 12 konsep desain,” tutur Nyoman.
Setelah menemukan ide mengenai konsep desain, Nyoman Nuarta bersama tim, memvisualisasikan 12 konsep gagasan gedung-gedung yang disayembarakan.
Secara tepat waktu, pada tanggal 5 Maret 2020, Nyoman Nuarta kemudian mengirimkan desain-desain gedung khusus IKN ke Kementerian PUPR di Jakarta.
Kementerian PUPR selanjutnya meminta kelima arsitek dan ahli untuk mempresentasikan konsep desain gedung-gedung khusus IKN pada 10 Maret 2020.
Waktu itu, kata Nyoman, tidak semua arsitek dan ahli yang diundang hadir.
“Ada yang diwakilkan oleh tim mereka. Kami presentasi di depan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono secara bergantian,” kata Nyoman Nuarta.
Menurut prosedur yang diterima Nyoman Nuarta, seluruh hasil dari visualisasi konsep gagasan desain gedung-gedung khusus IKN, dilaporkan oleh Menteri PUPR kepada Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2020.
“Semua memang kemudian menjadi keputusan Presiden untuk memilih mana konsep desain yang dianggap memenuhi syarat,” tuntas Nyoman Nuarta.
