Pelita.online – Pengamat teknologi informatika mengungkap adanya potensi pemblokiran aksesinternet di Jakarta dengan semakin meningkatnya demo penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan.
Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan banyak pengunjuk rasa dari luar Jakarta yang akan masuk ke Jakarta.
“Jakarta dalam hitungan jam juga akan ada pembatasan akses internet. Lihat tingkat eskalasinya dan elemen demo dari luar kota juga sudah mulai masuk Jakarta,” ujar Ardi saat dihubungi, Selasa (24/9).
Dihubungi terpisah, Kepala Divisi Akses Atas Informasi SAFEnet, Unggul Sagena mengatakan ada kemungkinan akses internet di Jakarta diblokir. Hal itu berkaca pada alasan pemerintah melakukan pemblokiran internet di Papua, Senin (23/9).
“Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bisa jadi, apabila laporan intelijen dan atau perintah Polhukam ke Kominfo untuk kembali batasi dengan alasan hoaks beredar,” jelasnya.
Unggul juga mengatakan perlambatan akses (throttling) internet bisa saja dilakukan tanpa adanya pengumuman dari pemerintah. Perlambatan akses dilakukan dengan melambatkan beberapa titik lokasi ketersediaan internet.
“Mungkin Jakarta bisa saja tidak diumumkan resmi, tapi terjadi tergantung ekskalasi. Sebenarnya secara teori, bisa dilokalisir pemutusannya misal terpusat di akses pada tempat tertentu karena bisa bekerja sama dengan operator telekomunikasi,” imbuhnya.
Pemerintah melakukan pemusatan perlambatan internet untuk mencegah protes dari masyarakat. Oleh karena itu, Unggul mengatakan SAFEnet akan memantau kondisi di lapangan apabila terjadi perlambatan internet, khususnya saat mengirimkan gambar dan video.
“Jadi cara ini mungkin ditempuh, dengan sulitnya berkomunikasi via WhatsApp untuk kirim gambar dan video dari TKP misalnya walau tanpa pengumuman,” ujar Unggul.
Sumber : cnnindonesia.com
