Pelita.online – DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi terkait pidato Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah soal nota keuangan RAPBD 2020. Namun ketidakhadiran sejumlah pimpinan DPRD Sulsel dipertanyakan anggota dewan.
DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (13/11/2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawansyah Muin. Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arif juga tampak duduk di kursi pimpinan.
Sementara itu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diwakili oleh Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani. Diketahui Nurdin tengah menghadiri Rakornas Forkopimda dan Pemerintah Pusat di Jakarta.
Usai fraksi menyampaikan pandangan umum, Anggota Fraksi PPP Saharuddin mempertanyakan kehadiran sejumlah pimpinan. Hal ini karena Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif, dan Wakil Ketua DPRD Ni’matullah tidak tampak di meja pimpinan.
“Penting juga paripurna-paripurna ke depan, pimpinan menyampaikan apa alasan-alasan pimpinan DPR yang 5, ini kok cuma 2 yang hadir,” ujar Saharuddin dalam interupsinya.
Saharuddin menilai rapat paripurna DPRD Sulsel penting dihadiri pimpinan dan anggota DPRD lainnya.
“Ini paripurna yang sangat luar biasa, yang mewakili semua aspirasi yang cukup aspiratif dari 6.152.000 pemilih di Sulawesi Selatan, sehingga kemudian perlu jelas tingkat kehadiran anggota DPR,” paparnya.
Saharuddin juga mempertanyakan ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD Sulsel di rapat paripurna tersebut. Dia meminta setiap pimpinan fraksi di DPRD Sulsel melakukan penekanan ke anggotanya agar hadir dalam rapat.
“Tata tertib kita sudah tegas, (anggota DPRD) kurang dari 50 persen kehadiran maka tidak diikutkan dalam kegiatan-kegiatan perjalanan keluar,” tutur Saharuddin.
Menanggapi pertanyaan Saharuddin, Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawansyah Muin menjelaskan jika pimpinan DPRD Sulsel bersifat kolektif kolegial. Dia pun menyebut penyebab sejumlah pimpinan DPRD tidak menghadiri rapat.
“Tentu setiap pimpinan mempunyai kesibukan masing-masing dan sehingga (berhalangan hadir), seperti ibu Ketua (Andi Ina Kartika) hari ini menghadiri rapat koordinasi nasional bersama Gubernur dengan Presiden RI. Pak Syahar juga ada kegiatan lainnya sehingga diwakilkan kepada kami berdua,” katanyan
Sementara itu, untuk kehadiran anggota DPRD lainnya diserahkan langsung ke pimpinan fraksi. “Untuk kebijakam kehadiran anggota itu kita serahkan ke fraksi masing-masing untuk mengatur anggotanya,” imbuhnya.
Sumber : Detik.com
