Pelita.online – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku heran ada ada kepala daerah yang tenang-tenang saja ketika melihat fasilitas umum (fasum) dirusak. Hasto merujuk aksi pembakaran dan perusakan fasum saat demonstrasi di berbagai daerah, beberapa waktu lalu.
Hasto menyatakan PDIP sangat prihatin atas perusakan sarana publik ketika unjuk rasa. Salah satu yang sudah diidentifikasi yakni kelompok Anarko. Kelompok itu disebut hadir dengan segala kepentingannya untuk merusak tatanan peradaban serta fasum. Selain itu juga mengedepankan budaya anarkis serta tidak percaya pada pemerintahan yang sah.
“Di Surabaya, Wali Kota Tri Rismaharini begitu marah dengan aksi anarki yang merusak fasilitas publik dalam unjuk rasa. Apa yang dilakukan oleh Bu Risma adalah sikap tegas melawan Anarko. Jadi kami heran, ada kepala daerah yang tenang-tenang melihat fasilitas publik milik rakyat dirusak oleh kelompok Anarko,” tegas Hasto, di Jakarta, Minggu (11/10/2020).
Hasto mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan refleksi kritis soal kecenderungan perilaku amuk yang belakangan kerap terjadi dalam aksi-aksi demonstrasi. Hasto menegaskan hakikat kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin (Jokowi-Maruf) adalah kepemimpinan rakyat. Berbeda dengan Orde Baru selama dipimpin Presiden Soeharto yang otoriter.
“Akar seluruh persoalan adalah pendidikan budi pekerti, disiplin, dan keteladanan. Pendidikan itu meningkatkan derajat keadaban suatu bangsa. Pendidikan itu berbudi pekerti, penuh semangat kemajuan bagi bangsanya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan harus diamalkan untuk kemanusiaan,” ujar Hasto.
Hasto menuturkan demokrasi Indonesia dibangun sebagai mekanisme penyelesaian konflik guna membangun konsensus. Pelaksanaan sebuah undang-undang (UU), termasuk UU Cipta Kerja (Ciptaker), kata Hasto, ditentukan semangat penyelenggara negaranya. Dalam konteks itu, Jokowi-Ma’ruf disebut merupakan pemimpin bangsa yang berasal dari rakyat.
“Zaman Pak Harto sebagai Presiden, undang-undangnya praktis tidak ada kontroversi. Undang-undang tampak baik. Namun karena hakekatnya kekuasaan otoriter, akhirnya menjadikan rakyat sebagai korban. Begitu banyak rakyat meninggal akibat kekuasaan otoriter tersebut. Sementara Pak Jokowi sungguh-sungguh bekerja keras membawa kemajuan bagi bangsa,” ungkap Hasto.
Dari refleksi atas semua itu, Hasto mengatakan PDIP menyerukan saatnya kini mengedepankan energi positif bagi bangsa. “Pemilu masih tahun 2024, maka mereka yang begitu berambisi menghadap kekuasaan pemerintahan, janganlah memakai model provokasi rakyat. Pakai cara gentlement dengan menggalang rakyat, bersaing secara fair, untuk pemilu yang akan datang,” kata Hasto.
Hasto berharap seluruh pihak dapat memberikan kesempatan kepada Jokowi-Ma’ruf untuk menjalankan tugas bagi bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya. Hasto mengingatkan bahwa evaluasi kepemimpinan itu melalui pemilu, termasuk bagi partai politik pengusung.
Sumber:BeritaSatu.com
