pelita.online – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara perihal kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI). Terutama setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.
Menurut Arifin, perpanjangan kontrak untuk PTFI selama 20 tahun ke depan hingga 2061 mempertimbangkan banyak hal. Pertama yakni adanya potensi mineral yang dapat ditambang, kedua mempertimbangkan tambahan manfaat bagi pemerintah Indonesia.
Oleh sebab itu, saat ini pihaknya tengah melakukan proses revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha di sektor minerba.
“Kita lagi proses, ada (revisi) PP. Masih diharmonisasi,” kata Arifin ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/12/2023).
Arifin menilai asalkan memberikan manfaat yang besar bagi negara, pemerintah akan memproses persetujuan perpanjangan yang diajukan PTFI. Sekalipun di aturan sebelumnya perpanjangan IUPK sejatinya baru bisa dilakukan paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku izin usaha berakhir.
“Ya ini kan case-nya untuk Freeport, nanti kita bisa refer ke yang lain kalau memang itu bisa memberi manfaat tambahan buat negara, kan nanti tambahan bikin lagi smelter, kemudian porsi pemerintah tuh lebih besar, dan kewajiban hilirisasi,” kata dia.
Sebelumnya, VP Corporate Communication PTFI, Katri Krisnawati mengatakan untuk mendapatkan izin perpanjangan operasi IUPK PTFI di Papua, PTFI akan membangun fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) di Fak-Fak, Papua Barat dan menambahkan saham pemerintah sebesar 10%.
“Pembangunan Smelter di Papua serta penambahan saham pemerintah 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK PTFI,” ujar Katri kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (17/11/2023).
Sebagaimana diketahui, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat (AS), Presiden Jokowi juga bertemu dengan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia, hingga perpanjangan izin tambang.
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” kata Jokowi kepada Richard Adkerson, dalam keterangan, Selasa (14/11/2023).
Presiden Jokowi pun berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini. “Selesai di akhir bulan ini,” pungkasnya.
sumber : cnbcindonesia.com
