Pelita.online – Pengamat politik Ray Rangkuti memprediksi ada tiga skenario reshuffle (perombakan) kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertama, hanya mengganti Menteri KKP dan Menteri Sosial yang sedang kosong karena tersandung kasus korupsi.
“Opsi kedua berupa reposisi atau rolling atas menteri-menteri yang ada sekarang. Jadi menteri-menteri yang ada sekarang tetap ada tetapi ditukar posisinya untuk beberapa jabatan,” kata Ray di Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Ia menjelaskan opsi ketiga adalah perombakan total kabinet. Hal ini tidak hanya mengisi dua posisi menteri yang kosong dan tidak hanya reposisi, tetapi mengganti sejumlah menteri yang memang layak diganti.
“Saya melihat nanti bukan reshuffle terbatas, tetapi ini akan skala besar. Karena banyak sekali posisi yang kurang pas atau tidak mencapai target,” ujar Ray yang juga Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima).
Dia memprediksi reshuffle akan terjadi pada awal Januari 2021. Dia tidak melihat perombakan kabinet akan dilakukan pada bulan Desember ini. Alasannya agar tidak menimbulkan kegaduhan politik.
Apalagi saat ini masih sedang hangat atau panas terkait kasus Rizieq Syihab. Alasan lainnya adalah masyarakat mempersiapkan menyambut Natal dan Tahun Baru. Dua pesta ini cukup membutuhkan perhatian dari pemerintah.
“Awal Januari sangat dimungkinkan. Tidak bisa juga lewat dari Januari karena Jokowi ingin percepatan kerja kabinet,” tegas Ray.
Dia minta Jokowi agar berhati-hati untuk memilih kembali menteri dari partai politik (Parpol). Pasalnya, hingga saat ini, empat menteri Jokowi sudah tersangkut kasus korupsi. Dua pada periode sebelumnya dan dua lagi pada periode sekarang.
Padahal Jokowi masih empat tahun lagi berkuasa. Berbeda dengan zaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang 10 tahun memimpin, hanya empat menteri yang ditangkap KPK.
“Untuk posisi lahan basah, Jokowi harus kembalikan ke profesional. Karena bisa menjadi bancakan politik kalau diserahkan ke parpol. Lebih dari itu, Jokowi harus berani kurangi menteri dari Parpol karena rentan melakukan perbuatan korupsi,” tutup Ray.
Sumber:BeritaSatu.com
