Pelita.online – Polda Metro Jaya mengungkapkan belum menerima pemberitahuan terkait aksi demo mahasiswa yang disebut bakal digelar Senin (14/10) hari ini di depan Gedung DPR, Jakarta.
“Belum ada (pemberitahuan aksi demo hari ini),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (14/10).
Melalui aplikasi pesan diketahui tersebar bahwa akan terjadi giat unjuk rasa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Senin, 14 Oktober 2019.
Dalam pesan tersebut diklaim sekitar 2.000 mahasiswa akan turun ke jalanan untuk menuntut revisi UU KPK dengan Perppu oleh Presiden Joko Widodo, menolak revisi RKUHP, serta meminta pemerintah bersikap soal kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah.
Di satu sisi, saat dikonfirmasi Koordinator wilayah Jabodetabek BEM SI Erfan Kurniawan membantah pihaknya akan mengadakan aksi unjuk rasa pada Senin (14/10) hari ini di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta.
“Saya mendapat berita tentang aksi yang mengatasnamakan BEM Seluruh Indonesia untuk turun aksi pada 14 Oktober 2019, berdasarkan hasil konsolidasi yang kami lakukan wilayah Jabodetabek dan Banten hasilnya adalah kami tidak akan aksi pada tanggal itu,” ujar Erfan seperti dilaporkan Antara, Minggu (13/10).
Menurut mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, rapat konsolidasi memutuskan akan ada aksi mahasiswa lanjutan tapi tidak akan diselenggarakan pada 14 Oktober.
“Kemarin kami konsolidasi tidak akan ada aksi tanggal 14 Oktober, kalau ada yang turun bukan dari BEM SI,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah dengan sejumlah elemen dari berbagai universitas menyatakan dalam pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bahwa mahasiswa memberi tenggat waktu kepada Jokowi menerbitkan Perppu KPK hingga 14 Oktober 2019.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, pada 3 Oktober 2019 lalu, Dino mengatakan total ada tujuh tuntutan mahasiswa kepada Jokowi yang disampaikan lewat Moeldoko. Salah satunya Perppu KPK.
Selain itu, kata Dino, mahasiswa meminta pemerintah membuka ruang dialog atau jajak pendapat antara Jokowi dengan mahasiswa. Menurutnya, Moeldoko merespons tuntutan tersebut dan akan menyampaikan kepada Jokowi.
Namun, Dino menyebut pemerintah belum bisa memastikan apakah pertemuan Jokowi dengan para mahasiswa bisa dilakukan secara terbuka.
“Kami mintanya sih intinya ini terbuka, semua elemen mahasiswa dihadirkan. Walaupun Pak Moeldoko belum bisa memberikan statement apakah ini terbuka atau tidak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dino menepis anggapan gerakan mahasiswa terbelah karena dirinya dan sejumlah mahasiswa lainnya bertemu dengan Moeldoko. Ia mengatakan bahwa gerakan mahasiswa masih solid dalam mengawal tujuh tuntutan tuntaskan reformasi.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa, termasuk BEM SI melaksanakan aksi turun ke jalan pada akhir September. Mereka mengajukan beberapa tuntutan termasuk seperti pembatalan revisi UU KPK dan RUU KUHP. Mereka juga sempat menolak untuk bertemu Jokowi di Istana Negara karena diadakan tertutup.
Sumber : cnnindonesia.com
