Pelita.online – Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta Selatan, Din Syamsuddin, menilai tawaran menjadi Wamendikbud untuk Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti merupakan bentuk merendahkan Muhammadiyah. Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus menganggap hal tersebut sebatas pandangan Din yang juga pernah menjabat sebagai Ketum PP Muhammadiyah.
“Pandangan Pak Din kan boleh-boleh saja, beliau sebagai mantan ketua umum dia punya persepsi seperti itu pada persoalan kalau dia menyampaikan jabatan wamen itu penghinaan, itu kan hak Pak Din menyampaikan pandangan sikap apresiasi yang dilakukan Mu’ti terhadap tawaran oleh pihak Presiden,” ujar Guspardi saat dihubungi, Kamis (24/12/2020).
Menurutnya, tawaran presiden kepada seseorang untuk menjadi wakil menteri itu merupakan hak prerogratif. Menurutnya, sudah ada pertimbangan yang matang mengenai alasan tawaran Wamendikbud untuk Mu’ti.
“Tawaran presiden yang merupakan hak prerogeratif tentu dia bisa menawarkan kepada siapapun, baik kepada personal maupun institusi tawaran-tawaram jabatan yang merupakan hak prerogratif. Tawaran yang disampaikan oleh presiden kepada Mu’ti tentu ada perhitungan-perhitungan beliau menawarkan, menetapkan itu kan merupakan hak prerogatif presiden,” ucapnya.
Lebih lanjut, Guspardi mengapresiasi penolakan untuk tawaran Mendikbud yang dilakukan Mu’ti. Menurutnya, sikap tersebut perlu dihargai.
“Sikap yang diambil oleh Mu’ti dia menolak terhadap tawaran yang disampaikan Jokowi tentu kita hargai sikap beliau terhadap tawaran yang disampaikan presiden,” katanya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya
Mu’ti sebelumnya mengaku sempat bersedia mengisi pos Wamendikbud. Namun Mu’ti berubah pikiran dan memutuskan tak bergabung di kabinet.
“Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik,” kata Mu’ti.
“Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri,” sambung dia.
Sementara itu, Din menilai sikap Abdul Mu’ti, yang menolak jabatan Wamendikbud, sudah tepat. Din mengatakan anggota Muhammadiyah memang tidak gila jabatan.
“Penolakan Prof Dr Abdul Mu’ti, MEd, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, untuk menjadi Wamendikbud adalah sikap yang tepat. Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi,” kata Din dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (24/12/2020).
“Alasannya bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadu. Prof Abdul Mu’ti adalah guru besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi,” sambung Din.
Sumber : Detik.com
