Pelita.online – Lamongan akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada September mendatang. Polres Lamongan membentuk Satgas khusus untuk mencegah perjudian saat pelaksanaan Pilkades tersebut.
“Sebagai antisipasi adanya perjudian saat Pilkades serentak, kita membentuk Satgas. Selain itu, kita juga melakukan berbagai upaya preventif lainnya,” kata Kapolres Lamongan, AKBP Feby DP Hutagalung, Rabu (26/6/2019).
Satgas khusus tersebut, lanjut Feby, akan memantau kasus perjudian dan kasus-kasus lainnya. Serta langkah-langkah preventif dengan langsung turun ke lapangan.
Jika ada pihak-pihak yang masih nekat melakukan judi saat pesta demokrasi di tingkat desa, pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum. Feby juga mengatakan, dalam pengamanan Pilkades serentak tersebut, pihaknya melibatkan TNI.
“Tentunya akan dilakukan penanganan hukum, jika masih nekat,” imbuh AKBP Feby.
Kemudian demi suksesnya Pilkades di 385 desa, Pemkab Lamongan mengimbau agar seluruh panitia menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan aturan. Agar tidak menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat.
“Maka kami berharap seluruh panitia di masing-masing desa yang melaksanakan Pilkades sesuai aturan dan netral atau tidak memihak salah satu calon,” kata Kabag Humas dan Protokoler, Agus Hendrawan.
Sebelumnya Agus mengatakan, dalam Pilkades serentak tersebut, penetapan Cakades (Calon Kepala Desa) paling sedikit dua orang dan paling banyak lima orang. Jika sampai terjadi Cakades kurang dari dua orang, panitia pemilihan akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari. Kemudian Kepala Desa (Kades) yang akan maju lagi menjadi calon Kepala Desa di Pilkades mendatang tersebut harus mengambil cuti penuh apabila yang bersangkutan hendak maju atau mengikuti Pilkades tersebut.
“Kepala Desa (Kades) yang sedang menjabat dan berniat maju lagi atau mencalonkan lagi dalam perhelatan di tingkat desa tersebut, maka ia harus cuti selama masa pendaftaran hingga hari H pemilihan,” imbuh Agus.
Pemkab Lamongan juga telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades itu sebesar Rp 13,4 miliar dari APBD. Anggaran tersebut sesuai dengan regulasi yang ada diperuntukkan untuk Alat Tulis Kantor (ATK), surat suara, kotak suara serta honor-honor. Selain itu juga ada yang bersumber dari masing-masing APBDes menyesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing desa yang melaksanakan Pilkades.
Sumber : Detik.com
