Pelita.online – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Aturan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Lewat PP tersebut, Pemerintah akan mengontrol dan mengendalikan fungsi pemanfaatan tanah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto mengungkapkan hal itu dalam siaran pers, Sabtu (20/3/2021).
“Sehingga, dapat mengedepankan prinsip kepentingan umum, ekonomi, pembangunan, dan sosial,” tutur Himawan.
Baca juga: Pemerintah Klaim, Lewat PP 19/2021, Pengadaan Tanah bagi PSN Makin Mulus
Himawan berharap, PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ini dapat dipahami oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.
Sebab, beleid tersebut dinilai strategis karena dapat menjadi fungsi untuk mengatur pertanahan di dalam negara.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Suyus Windayana menjelaskan, aturan di dalam PP tersebut memuat kepastian hukum penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
“Di dalam UUCK diatur tanda bukti hak termasuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik, termasuk keputusan yang dibuat oleh pejabat berwenang,” kata Suyus.
Oleh karena itu, dalam bab pendaftaran tanah dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 diatur beberapa hal, salah satunya penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik.
Tentu saja, kata Suyus, hal ini merupakan suatu terobosan untuk mendorong Kementerian ATR/BPN menuju institusi berkelas dunia dalam bertransformasi digital.
Sumber : kompas.com
