Pelita.online – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut kecewa karena Gerindra gagal mendapatkan jabatan MPR-1 (Ketua MPR). Keputusan Gerindra mundur dari kontestasi Ketua MPR memunculkan spekulasi soal deal dengan ‘sekitar’ Istana. Benarkah?
Kekecewaan Prabowo terkuak saat Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dimintai konfirmasi soal jaminan Gerindra masuk kabinet Joko Widodo (Jokowi) jilid II. Dia mengaku tak tahu soal jaminan itu.
“Kalau itu (jaminan) saya tidak tahu. Tapi pembicaraan dengan Ibu Mega (Megawati) kan menyangkut tentang…. Jadi Pak Prabowo berkomunikasi dengan Ibu Mega tentang beberapa hal yang kita minta,” kata Muzani di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
“Tapi kemudian Ibu Mega menyampaikan beberapa pemikiran. Pak Prabowo cek situasi dan kondisi fraksi-fraksi di MPR, kemudian termasuk fraksi-fraksi yang dulu pernah dukung beliau sebagai calon presiden dan kami laporkan hasil pembicaraan rapat Fraksi MPR. Akhirnya beliau ambil kesimpulan, ‘sudah kita jangan meneruskan’,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi disebut sedang mempertimbangkan tiga elite Gerindra untuk masuk ke kabinet. Mereka adalah duo Waketum Gerindra, Fadli Zon dan Edhy Prabowo, serta Sandiaga Uno, yang dikabarkan segera kembali menjadi kader Gerindra.
Muzani lalu ditanya apakah ada kaitan antara keputusan Gerindra mundur dari kontestasi kursi Ketua MPR dan jaminan PDIP agar Gerindra masuk kabinet. Muzani lagi-lagi menjawab tidak tahu.
“Saya tidak tahu. Tapi saya ambil kesimpulan bisa terkait bisa tidak terkait. Tapi yang pasti beliau (Prabowo) ambil keputusan dan saya nurut saja, saya ikut,” jelasnya.
Saat inilah Muzani mengungkapkan kekecewaan Prabowo karena Gerindra gagal mendapatkan jabatan Ketua MPR. Padahal, sebut Muzani, ada rencana rekonsiliasi.
“Agak kecewa karena katanya kita mau reunifikasi, katanya kita mau rekonsiliasi, tapi diminta untuk kita minta hanya sekadar Ketua MPR, nggak ada yang setuju. Kira-kira begitu,” ungkapnya.
Muzani tak menampik ada komunikasi soal kemungkinan Gerindra masuk kabinet Jokowi. Namun, sepengetahuannya, pembicaraan itu tak langsung antara Prabowo dan Jokowi.
“Kelihatannya (komunikasi) standar. Yang saya pahami tidak ada yang istimewa. Pak Prabowo tidak komunikasi langsung dengan Pak Jokowi juga, setahu saya tidak,” jelasnya.
Gerindra tak menampik bahwa ada tawaran untuk masuk kabinet Jokowi jilid II. Muzani menyebut tawaran itu datang dari ‘sekitar’ Istana.
“Pembicaraan itu memang ada dan kita tak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu,” kata Muzani.
Namun, Muzani menegaskan Gerindra tak serta-merta menerima tawaran tersebut. Gerindra masih menimang-nimang posisinya.
“Sekali lagi kita tak serta-merta menerima tawaran itu sebagai sebuah… tidak. Karena sekali lagi kita merasa 2019 dalam pilpres kemarin kita adalah kompetitor yang berseberangan dengan Jokowi,” jelasnya.
Muzani menyebut Gerindra menawarkan sejumlah konsep kepada Jokowi. Dia menjelaskan konsep yang ditawarkan di antaranya yakni terkait swasembada pangan, energi dan air.
Dia mengatakan, jika konsep itu diterima, Gerindra baru bisa menindaklanjuti soal tawaran masuk ke kabinet, salah satunya soal kader yang kompeten masuk kabinet untuk menjalankan konsep tersebut.
“Itu hal yang ditawarkan oleh konsep kita kepada pemerintah dan konsep itu sudah disampaikan secara tertulis, disampaikan kepada Presiden dan kepada pihak-pihak terkait,” ucap Muzani.
“Jika (konsep) ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima tentu kita bicara portofolio tentang kemungkinan orang-orang, portofolio dan orang yang kemungkinan bisa jalankan konsep itu,” imbuhnya.
Nama Sandiaga diisukan akan mengisi pos menteri bidang ekonomi, yaitu Menteri Investasi, dalam susunan kabinet yang beredar di grup-grup WA. Sedangkan Fadli Zon saat ini merupakan Ketum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang artinya bergerak di bidang ketahanan pangan.
Edhy Prabowo pernah menjadi Ketua Komisi IV DPR, yang membidangi pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan pangan. Artinya, Edhy Prabowo dan Fadli Zon bisa saja bersaing untuk satu kursi di Kabinet Kerja jilid II.
Sumber : Detik.com
