Pelita.online – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan enggan menanggapi pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto perihal perjalanan kasus teror air keras yang dialaminya. Ia menunggu capres nomor urut 02, yang juga presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi) untuk berbicara pula terlebih dulu guna menanggapi hal tersebut.
Sebelumnya, kemarin lewat unggahan Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo diketahui menulis surat menyemangati Novel. Ketua Umum Gerindra itu menyatakan Novel sebagai pendekar pembela keadilan.
Novel sendiri enggan menanggapi pesan dari Prabowo tersebut. Sebab, kata dia, sampai saat ini baru ada satu kubu yang mengungkapkan pesan kepadanya terkait teror yang dialami genap dua tahun lalu di lingkungan rumahnya.
“Saya menanggapinya setelah Pak Jokowi menyampaikan hal yang sama,” kata Novel saat ditemui usai Salat Subuh berjemaah di masjid dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (11/4).
Dua tahun berjalan kasus teror air keras atas dirinya usai salat subuh, namun hingga kini pelakunya belum ketahuan apalagi diduga dalang penyerangannya.
Terkait peringatan teror atas dirinya hari ini, Novel mempertanyakan komitmen kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden soal pengungkapan kasus penyerangan terhadap anggota lembaga antirasuah.
“Apakah tidak mau berjanji apakah tidak mau menunjukkan komitmennya atau akan menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Saya menjadikan momentum ini untuk mempertanyakan itu, dan ini bukan terkait dengan serangan saya saja, tapi ini serangan kepada kawan-kawan KPK,” kata Novel.
Novel mengatakan dua tahun kasusnya bergulir ini adalah momentum yang tepat bagi kedua paslon, baik paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin maupun paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Apalagi, kata dia, saat ini masih dalam masa kampanye dan seharusnya kedua pasangan calon menunjukkan komitmennya.
“Saya berharap kesempatan ini digunakan oleh capres satunya untuk bersikap dan menunjukkan janji dan komitmennya karena apa pemberantasan korupsi di Indonesia itu penting, isu strategis bagaimana mungkin bicara rencana pembangunan apabila korupsi masih banyak,” tutur Novel.
Terlepas dari itu, kata Novel, ia mengaku tidak menginginkan ucapan normatif, melainkan langkah dan komitmen konkret dari kedua pasangan calon dalam menguatkan KPK. Ia juga menegaskan penyerangan ini bukan hanya soal dirinya melainkan keseluruhan dari KPK.
Pada 11 April 2017 silam Novel disiram air keras oleh dua orang tak dikenal usai melaksanakan salat subuh berjemaah di masjid dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun, hingga saat ini siapa dalang di balik aksi penyerangan itu masih belum terungkap.
Kasus ini semula diusut Polda Metro Jaya, namun seiring waktu berjalan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 8 Januari 2019 menandatangani surat tugas tim gabungan untuk kasus Novel Baswedan.
Tim itu dipimpin Kapolda Metro Jaya yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Selain itu, di dalam tim pun dimasukkan unsur penyidik dari KPK, Densus 88 Antiteror Polri, dan lima Tim Pakar dari luar kepolisian dan KPK.
Setidaknya ada 65 nama yang masuk ke tim gabungan tersebut.
Selain Nur Kholis, beberapa pakar yang masuk tim adalah: mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, peneliti utama LIPI Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, dan eks ketua Komnas HAM yang kini dikenal sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim.
Tim yang dibentuk jelang Debat pertama Pilpres 2019 yang mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme itu pun dinilai tidak sesuai dengan harapan sejumlah elemen masyarakat yang senantiasa mendesak Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) sejak kasus Novel terjadi.
(sah/kid)
Sumber : cnnindonesia.com
