Pelita.online – Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah isu terkait rencana pengangkatan dua wakil menteri (wamen) baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Isu menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengangkat wamen untuk Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
“Berita tentang rencana pengangkatan dua wakil menteri baru, yakni Wamen Kemenaker dan Wamen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu tidak benar,” kata Pratikno, Senin (5/10/2020).
Pratikno menjelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Kelembagaan beberapa kementerian, memang terdapat jawaban wamen. Tetapi pengangkatan wamen harus dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Namun sampai saat ini, tidak ada rencana pengangkatan wamen tersebut.
“Setelah pelantikan Wamen oleh Presiden pada tanggal 25 Oktober 2019 yang lalu, sampai saat ini, tidak ada rancangan Keppres tentang pengangkatan wamen,” jelas Pratikno.
Namun, hari ini, Senin (5/10/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Andi Gani Nena Wea yang dikenal sebagai pimpinan Konfederasi Buruh ASEAN dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PP).
Tidak hanya itu, Jokowi juga memanggil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Keduanya menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Ketika keduanya sampai di Istana Kepresidenan Jakarta, mereka sempat bertemu dengan awak media. Saat diminta keterangan terkait tujuan pemanggilan mereka berdua, keduanya berjanji akan memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Jokowi. Namun sampai saat ini, keduanya tak terlihat keluar dan dikabarkan sudah meninggalkan kawasan Istana Kepresidenan.
Pertemuan itu berlangsung di saat sedang berlagsungnya pembahasan mengenai pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini.
Dikabarkan, keduanya akan diangkat menjadi wamen oleh Presiden Jokowi. Keduanya akan mengisi jabatan wamen di Kemenaker dan Wamen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
