Pelita.online – Program pendidikan gratis dan berkualitas (Tis Tas) juga akan disalurkan untuk jenjang pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di Jawa Timur (Jatim). Program Tis Tas ini akan berbentuk subsidi SPP. Sebelumnya, Tis Tas sudah diberikan untuk SMA/SMK negeri dan swasta di Jatim.
Hal ini disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai meninjau pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) di SMA Trimurti Kota Surabaya, Selasa (10/3/2020). Dia menegaskan, subsidi SPP untuk MA mulai disalurkan pada tahun ajaran baru 2020/2021 bulan Juli mendatang.
“Dengan adanya program ini, menjadi bagian penguatan, dorongan dan semangat terutama bagi orang tua dan siswa untuk bersekolah setinggi-tingginya,” ujarnya.
Menurutnya, sudah tidak ada alasan bagi warga untuk tidak sekolah karena tidak punya uang. Apalagi di jenjang pendidikan sarjana (S1) juga ada beasiswa dari pemerintah.
Khofifah menambahkan, dalam satu tahun program dijalankan, berdasarkan rilis BPS Jatim, rata-rata lama sekolah di Jatim meningkat dari 7,34 saat pertama Khofifah menjabat, menjadi 7,59.
Artinya, saat awal Khofifah menjabat, rata-rata siswa drop out di kelas 2 SMP semester 1. Namun dalam setahun terakhir, rata-rata lama sekolah meningkat yaitu drop out siswa menjadi kelas 2 SMP semester 2.
”Hal ini menunjukkan adanya peningkatan, dan berbagai upaya yang kita lakukan harus didorong agar terwujud pendidikan yang gratis dan berkualitas,” katanya.
Khofifah meminta, agar para orang tua dan siswa untuk terus semangat dalam memperoleh pendidikan. Dengan adanya program Tis Tas, tidak usah ragu untuk terus belajar.
Bagi orang tua yang memiliki anak yang masih SMP yang akan naik ke SMA/SMK/Aliyah, tidak perlu khawatir, karena Pemprov Jatim mengalokasikan 34,6 persen dari total APBD tahun 2020 untuk program pendidikan.
Dengan mengalokasikan 34,6 persen APBD Jatim untuk pendidikan, pemerintah provinsi berupaya meningkatkan SDM yang unggul, meningkatkan daya saing, dan SDM berkualitas.
Terkait ujian nasional, mantan Menteri Sosial ini menyampaikan, musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) masih mempercayakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk membuat soal dan teknis pelaksanaan USP BKS.
Pihaknya masih belum mengetahui seperti apa nanti ujian sekolah tahun depan, apakah soal-soal akan disiapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, atau mereka akan mengonfirmasi kembali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
“Pada dasarnya kita siap untuk mengoordinasikan apa yang menjadi kesepakatan. Tahun depan ada format dimana Kementerian Pendidikan akan menyiapkan asesment kompetensi minimal atau survei karakter sebagai pengganti ujian nasional,” katanya.
Sumber : iNews.id
