pelita.online – Pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations yang menyatakan bahwa negara gagal adalah negara yang mengucurkan pembayaran bunga utang, lebih banyak daripada pembiayaan anggaran kesehatan dan pendidikan penduduknya, menjadi sorotan. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PBB António Guterres dalam konferensi pers.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan pun mengutip pernyataan melalui akun Twitter-nya. Dia pun secara tegas mengaitkannya dengan kondisi Indonesia dan memperhitungkan Indonesia sebagai negara gagal.
“Indonesia masuk negara gagal sistemik. APBN 2022: Biaya Kesehatan Rp 176,7 T; Bunga pinjaman: Rp 386,3 T,” dikutip dari akun @AnthonyBudiawan.
Hal ini membuat Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo buka suara. Menurutnya, anggapan itu tidak berdasar lantaran Indonesian sudah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income trap versi Bank Dunia.
Selain itu, dia menekankan total anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2022 adalah sebesar Rp 649 triliun atau 168% dari total belanja bunga Rp 386 triliun.
“Penilaian ini tidak berdasar! Indonesia bukan negara gagal ” kata Prastowo dikutip dari akun @prastow.
Patut dicatat, Mantan menteri keuangan yang merupakan ekonom senior M. Chatib Basri sebelumnya menegaskan Indonesia bukan negara gagal, meskipun tidak sedikit kajian atau tulisan yang menyatakan demikian.
Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa Indonesia kerap kali mengecewakan. Mengecewakan bagi mereka yang berharap Indonesia hancur dan juga bagi mereka yang ingin Indonesia tumbuh tinggi, menurut Chatib.
“Indonesia always disappoints. It disappoints the optimists and it disappoints the pessimists too,” tambah Chatib, mengutip kalimatnya sendiri dalam buku ‘Man of Contradictions: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia’ karya Ben Bland.
Meskipun mengecewakan, dia menegaskan Indonesia pun tak pernah menjadi negara yang hancur. Menurut Chatib, tidak terhitung kajian dan riset yang mengatakan Indonesia akan hancur. Namun, Indonesia tetap berdiri hingga saat ini.
“Indonesia at the cross road coba berapa banyak tulisan judul paper soal itu dari dulu begitu terus, enggak collapse-collapse juga,” kata Chatib.
Namun, hal ini tidak pernah terjadi. Alih-alih hancur, Indonesia sukses menjadi anggota G20 pada 1999. Chatib pun menuturkan, saat dirinya menjadi sherpa G20 di New York pada 2008, dia menyadai bahwa Indonesia telah menjadi anggota G20 selama 10 tahun.
“Kadang-kadang kita suka underestimate terhadap kemampuan kita sendiri,” kata Chatib.
Dalam kesempatan ini, Chatib pun membagikan kuncian untuk Indonesia lepas dari middle income trap dan menjadi negara maju.
Untuk mengakhiri jebakan ini, Chatib menilai butuh langkah besar bagi bangsa ini untuk bisa naik kelas lagi menjadi negara berpendapatan tinggi.
Dia mengingatkan agar Indonesia memanfaatkan semaksimal mungkin bonus demografi atau usia produktif yang akan terjadi di 2030. Pasalnya, bonus ini demografi ini hanya akan bertahan hingga 2050.
“Setelah itu, di 2050 dia mulai naik, jadi setelah 2050 Indonesia masuk secara gradual ke aging population. Jadi, tidak demographic bonus lagi,” jelas Chatib kepada CNBC Indonesia.
Dengan demikian, Indonesia hanya punya waktu 27 tahun. “Berarti sebelum nanti tua atau banyak aging population, pertumbuhan ekonomi kita harus tumbuh tinggi,” tambahnya.
Oleh karena itu, Indonesia hanya kerja keras. Adapun, cara yang bisa ditempuh adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih cepat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi harus 6% sampai 7%.
Untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6% sampai 7%, kata Chatib, maka biaya investasi atau yang tercermin dalam Incremental Capital Output Ratio (ICOR) maka harus bisa diturunkan dari angka saat ini yang mencapai 6,2% sampai 6,5%.
“Karena itu, siapapun yang jadi presiden ke depan harus bisa menurunkan ICOR ini. Karena setiap 1% rasio investasi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Chatib.
sumber : cnbcindonesia.com
