Pelita.online – Untuk tahap pertama, penyaluran subsidi bantuan kuota internet dari pemerintah dijadwalkan pada 22-24 September 2020 dan 28-30 September 2020. Namun, ternyata belum semua siswa dan guru menerima bantuan tersebut.
Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan bahwa sebagian guru di 13 provinsi belum mendapatkan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
“Laporan yang kami terima dari guru-guru P2G di sekolah-sekolah negeri dan swasta mulai SD hingga SMA/SMK, guru khawatir tidak dapat bantuan kuota internet sebagaimana janji Mas Mendikbud. Padahal pengeluaran kuota guru dan orang tua siswa selama ini sangat besar,” kata Satriwan dalam siaran pers yang diterima Suara Pembaruan, Rabu (30/9) malam.
13 provinsi tersebut di antaranya adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. Bahkan, Satriwan menuturkan, dirinya sebagai guru SMA swasta di Jakarta juga belum mendapatkan bantuan kuota internet.
Menurut dia, belum masuknya kuota internet ke gawai guru dan siswa mungkin disebabkan pendaftaran verifikasi validasi (verval) yang baru berakhir 25 September. Dia sendiri baru ikut verval pada 24 September lalu.
Ia melanjutkan, guru-guru sebenarnya berharap kuota internet ini lebih proporsional pembagiannya.
“Sebaiknya untuk bulan kedua, alokasi kuota umum diperbanyak kapasitasnya. Sebab guru-guru banyak yang menggunakan media seperti Youtube untuk mengajar. Seperti yang disampaikan oleh Parulian guru sebuah SMP Negeri anggota P2G Bangka Belitung di Kabupaten Belitung. Sekolah SD dan SMP sudah masuk aktif kembali dengan 2 shift masuk. Siswa lebih banyak berinteraksi di sekolah dengan guru kemudian dilanjutkan via Whatsapp dan belajar mandiri via Youtube,” paparnya.
Sementara laporan dari Blitar, Jawa Timur menyebutkan kuota yang diberikan sebenarnya akan banyak mubazir sebab guru mengajar dengan metode home visit karena melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) luar jaringan.
“Ini laporan diterima dari anggota P2G yang merupakan guru SMP. Dia mengatakan siswa banyak yang tidak mengetahui apakah nomornya dapat subsidi kuota atau tidak. Pasalnya, informasi adanya subsidi kuota internet kepada siswa dan orang tua belum optimal dilakukan oleh sekolah dan dinas pendidikan,” tambahnya.
Satriwan melanjutkan, guru-guru berharap bantuan kuota ini betul-betul fungsional sesuai kebutuhan guru dan masa pemakaiannya jangan dibatasi per bulan lalu hangus. Dalam hal ini, Satriwan meminta agar Kemdikbud memberlakukan format akumulasi perbulan atas sisa kuota.
Artinya, kuota yang masih tersisa dapat dipergunakan untuk bulan berikutnya sampai 4 bulan selama masa program berlangsung.
Di sisi lain, menurut Satriwan, Kemdikbud tetap harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memantau efektivitas dan kebermanfaatan bantuan kuota dalam menunjang PJJ khususnya yang daring.
“Di samping itu, Kemdikbud dan Pemda jangan abai terhadap hambatan guru dan siswa dengan metode PJJ luring yang hingga kini masih sangat minim bantuan dan intervensi,” ujarnya.
Sumber : Beritasatu.com
