Jakarta, Pelita.Online – Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto memberi dukungan soal rencana Fahri Hamzah menjadi kader Partai Golkar. Dukungan mantan Ketua DPR itu berkaitan dengan pernyataan Fahri yang mengklaim mendapat tawaran tujuh partai politik dalam pencalonan legislatif 2019 nanti.
“Kalau saya dari dulu, kalau Pak Fahri di tempat saya, pasti saya akan rembukin dia dengan ketua-ketua lain, untuk dia bisa menjadi orang yang menjadi prioritas utama, selain dedikasi dan juga loyalitas yang sangat tinggi,” ujar Setnov sebelum sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/2).
Bukan tanpa alasan, mantan Ketum Partai Golkar itu menilai Fahri Hamzah merupakan sosok yang cerdas memiliki karakter kuat serta mampu berkomunikasi dengan baik.
“Dia sosok yang bisa sangat diajak bicara, bukan orang yang kaku. Dia apalagi bicara soal masalah disiplin, bicara soal rakyat, bicara soal negara. Dia betul-betul orang yang mempunyai komitmen yang sangat tinggi, dan saya sangat hormat dan bangga terhadap sosok seorang Fahri,” ujarnya.
Meski demikian, Setnov menyerahkan sepenuhnya nasib Fahri pada Airlangga Hartarto. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Tentu kami serahkan pada saudara Airlangga. Kalau saya pribadi bukan hanya beruntung, tapi sayang kalau enggak bisa dapat seorang Fahri,” ujarnya.
Fahri sebelumnya mengklaim tetap akan setia dengan PKS meski hingga saat ini status keanggotaannya tak jelas. Ia mengaku telah menolak tawaran tujuh parpol dari Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, dan Hanura untuk maju sebagai caleg 2019.
“Aku memilih setia. Tidak ada niat. Saya tetap seperti ini saja,” ucapnya pada 26 Januari lalu.
Konflik DPP PKS dengan Fahri dipicu pemecatan sepihak pada 2016. Fahri yang keberatan kemudian menggugat ke PN Jakarta Selatan dan menang.
PKS kemudian banding dan ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Atas putusan itu, Fahri kini masih berstatus kader PKS, anggota DPR, dan wakil ketua DPR.
merdeka.com
