Pelita.online – Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK) telah mengirimkan tim ke Konawe, Sulawesi Tenggara untuk mengecek keberadaan ” desa siluman” atau desa fiktif yang tiba-tiba muncul terkait pembagian dana desa.
“Kemarin saya kirimkan tim ke Konawe untuk mengecek langsung apakah betul ada desa fiktif,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry Harmadi di sela kunjungan Menteri PMK Muhadjir Effendy di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).
Menurut Sonny, faktanya yang mengusulkan untuk melakukan pendataan verifikasi dana desa adalah pemerintah daerah (pemda).
Oleh karena itu, kata dia, pemda memiliki tanggung jawab terhadap pengusulan dana desa kepada pemerintah pusat. Ini termasuk juga DPRD setempat.
“Tidak mudah juga bahwa dana desa mengalir ke desa fiktif, karena persyaratan pencairan dana desa melalui beberapa tahapan. Jadi kalau sampai benar-benar fiktif terima dana desa, itu kriminal dan harus diatasi,” kata dia.
Sonny menargetkan, laporan hasil tinjauan lapangan tersebut akan diserahkan padanya hari Selasa (12/11/2019) mendatang.
Dengan mengirim tim tersebut, pihaknya meminta agar ada verifikasi.
Selain itu, Kemenko PMK juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Karena ini kan menyangkut APBN. Detail fiktifnya itu kenapa bisa terjadi. Apa betul memang desa itu fiktif atau sebenarnya tidak layak lagi menjadi desa tapi masih tercatat sebagai desa,” kata dia.
“Atau dia sudah berubah dari desa jadi kelurahan, karena yang berubah dari desa ke kelurahan tidak berhak lagi menerima dana desa,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa siluman atau desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa.
Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.
“Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),” ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.
Sumber : kompas.com
