Pelita.online –
Tiga Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Laode M. Syarif dan Saut Situmorang mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Hari ini, atas nama warga negara Indonesia, kita akan mengajukan judicial review ke MK. Jadi, ada beberapa orang. Kemudian kita didampingi oleh lawyer–lawyer kita kemudian kita nanti mengundang ahli,” ujar Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/11).
Lebih lanjut, Laode M. Syarif mengatakan judicial review ini berupa uji formil dan uji materil.
Teruntuk uji formil, Laode menyoroti sejumlah hal seperti pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang tidak masuk ke dalam program legislasi nasional DPR tahun 2019. Kemudian, soal waktu pembahasan yang cepat dan tertutup dengan tidak melibatkan publik dan KPK serta naskah akademik yang tidak pernah diperlihatkan kepada KPK.
“Jadi, banyak hal yang dilanggar. Itu dari segi formilnya,” kata Laode.
Dia juga menyoroti sejumlah pasal bermasalah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yaitu Pasal 69D dan 70C yang bertentangan. Pasal 69D berbunyi, “Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah.”
Diketahui pembentukan dewan pengawas memiliki tenggat waktu pada Desember 2019.
Sementara Pasal 70C mengatakan, “Pada saat Undang-undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”
Ketika ditanya mengapa Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan tak ikut serta mengajukan gugatan ke MK, Laode mengklaim kedua rekannya tersebut tetap memberikan dukungan. “Ya, mereka pada kesempatan yang sama tidak memasukkan nama tapi mendukung,” tuturnya.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Kurnia Ramadhana mengatakan judicial review yang diajukan baru berupa uji formil. Sementara untuk materil, masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat gugatan.
“Hari ini kita resmi mengajukan Judicial Review untuk ranah formil. Untuk materi kita masih mengumpulkan beberapa bukti untuk memperkuat permohonan,” tutur peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
Kurnia menjelaskan bahwa selain tiga komisioner, juga terdapat pemohon lain. Misalnya, mantan Komisioner KPK, M. Jasin dan Erry Riyana Hardjapamekas, serta mantan Jubir KPK Betti Alisjahbana.
“Total pemohon yang akan mengajukan uji formil hari ini ada 13 orang, tadi sudah disebutkan beberapa pimpinan KPK dia menggunakan hak sebagai warga negara,” sebutnya.
Sumber : cnnindonesia.com
